Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang diperokejakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan model.
11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta dilakukan secara terus menerus untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/penyesaian/penyesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Gedung, Notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
17. Belalanya modal jalan, jaringan, irigasi, dan irigasi, adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya peralatan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya tambahan dan penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
18. Belanja modal aset lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (karya seni), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dna, kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satu ketua perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau antara menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dari tahun anggaran.
2kan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 semula Rp.
6.219.905.393.393,00 bertambah sebesar Rp. 57.405.726.082,47 sehingga menjadi Rp. 6.277.311.120.041,47 dengan dirinci sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah:
a. Semula Rp. 3.788.741.923.938,00
b. Bertambah Rp. 499.836.690.322,84 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 4.288.578.614.260,84
2. Belanja Daerah:
a. Semula Rp. 6.219.905.393.393,00
b. Bertambah Rp. 57.405.726.082,47 Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 6.277.311.120.041,47
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan 1) Semula Rp. 2.431.163.470.021,00 2) Berkurang (Rp. 429.676.605.126,37) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 2.001.486.864.894,63
b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 12.784.359.114,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 12.784.359.114,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 1.988.732.505.780,63
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 99.381.888.727,00 2) Bertambah Rp. 12.701.068.621,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 112.092.957.348,00
b. Retribusi Daerah:
1) Semula Rp. 40.245.763.983,50 2) Berkurang (Rp. 7.445.063.484,50) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 32.800.700.499,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1) Semula Rp. 144.612.418.558,00 2) Bertambah Rp. 250.979.986.463,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 395.592.405.021,00
d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
1) Semula Rp. 407.062.898.203,50 2) Berkurang (Rp. 34.564.865.487,50) Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 372.498.032.716,00
(2) Pendapatan Transfer yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat:
1) Semula Rp. 2.894.847.011.324,00 2) Bertambah Rp. 184.080.036.085,00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp. 3.078.927.047.409,00
b. Transfer antar daerah:
1) Semula Rp. 104.086.343.142,00 2) Bertambah Rp. 17.954.176.417,60 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp. 122.040.504.618,00
(3) Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 00,00 2) Bertambah Rp. 00,00 Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 00,00
b. Dana Darurat 1) Semula Rp. 00,00 2) Bertambah/Berkurang Rp. 00,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 00,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp. 98.495.600.000,00 2) Bertambah Rp. 76.131.366.649,84 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 174.626.966.649,84
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:
a. Belanja Operasi:
1) Semula Rp. 3.150.521.466.338,00 2) Bertambah Rp. 1.273.072.782,05 Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp. 3.151.794.539.040,85
b. Belanja Modal:
1) Semula Rp. 1.973.496.089.827,00 2) Berkurang (Rp. 122.847.318.044,77) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 1.850.648.771.782,23
c. Belanja Tidak Terduga:
1) Semula Rp. 38.050.000.000,00 2) Bertambah Rp. 149.163.190.168,40 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 187.213.190.168,40
d. Belanja Transfer:
1) Semula Rp. 1.057.837.837.794,00 2) Bertambah Rp. 29.816.781.256,00 Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp. 1.087.654.619.050,00
(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai:
1) Semula Rp. 1.456.960.346.624,00 2) Berkurang (Rp. 169.993.813.821,59) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1.286.966.532.802,46
b. Belanja Barang dan Jasa:
1) Semula Rp. 1.116.568.347.861,00 2) Bertambah Rp. 130.634.859.849,75 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 1.247.203.207.706,75
c. Belanja Bunga:
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi: Rp. 223.000.000,00 1) Semula Rp. 223.000.000,00 2) Berkurang (Rp. 223.000.000,00) Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 00,00
e. Belanja Hibah: Rp. 431.564.421.853,00 1) Semula Rp. 431.564.421.853,00 2) Berkurang (Rp. 13.537.684.321,36) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 418.026.737.531,64
f. Belanja Bantuan Sosial: Rp. 145.205.350.000,00 1) Semula Rp. 145.205.350.000,00 2) Bertambah Rp. 54.392.711.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 199.598.061.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
a. Belanja Modal Tanah: Rp. 80.354.100.000,00 1) Semula Rp. 80.354.100.000,00 2) Berkurang (Rp. 16.725.100.000,00) Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp. 63.629.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rp. 129.977.557.872,00 1) Semula Rp. 129.977.557.872,00 2) Bertambah Rp. 48.277.397.304,22 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp. 178.254.955.176,22
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Rp. 264.914.706.006,00 1) Semula Rp. 264.914.706.006,00 2) Berkurang (Rp. 44.671.204.514,64) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp. 220.243.501.491,36
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi: Rp. 1.490.768.176.335,00 1) Semula Rp. 1.490.768.176.335,00 2) Berkurang (Rp. 108.502.642.894,70) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp. 1.382.265.533.440,30
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Rp. 7.481.549.614,00 1) Semula Rp. 7.481.549.614,00 2) Berkurang (Rp. 1.225.767.939,65) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp. 6.255.781.674,35
f. Belanja Modal Aset Tidak berwujud: Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang (Rp. 0,00) Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan Rp. 0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
a. Semula Rp. 38.050.000.000,00
b. Bertambah Rp. 149.163.190.168,40 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 187.213.190.168,40
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri: atas:
a. Belanja Bagi Hasil:
1) Semula Rp. 13.964.015.275,00 2) Bertambah Rp. 525.350.510,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 14.489.365.785,00
b. Belanja Bantuan Keuangan:
1) Semula Rp. 1.043.873.822.519,00 2) Bertambah Rp. 29.291.430.746,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 1.073.165.253.265,00
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
a. SiLPA:
1) Semula Rp. 2.431.163.470.021,00 2) Berkurang (Rp. 430.258.200.017,56) Jumlah SiLPA perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan Rp. 2.000.905.270.003,44
b. Pencairan Dana Cadangan:
1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang (Rp. 0,00) Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang (Rp. 0,00) Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah:
1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang (Rp. 0,00) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 581.594.891,19 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 581.594.891,19
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
1) Semula Rp. 0,00 2) Berkurang (Rp. 0,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan:
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 00,00
b. Penyertaan Modal Daerah:
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 12.754.359.114,00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp. 12.754.359.114,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo :
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 00,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah:
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 00,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 00,00
Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro ini, terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Perubahan APBD;
9. Lampim IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.