Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

PERDA Nomor 4 Tahun 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) yaitu angka 8A, angka 15 dihapus, dan setelah angka 19 ditambahkan 4 (empat) angka baru, yaitu angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai: 1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojонеgore. 3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 4. Kecamatan adalah wilayah Bojonegoro yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8A. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyuskan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 14. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara INDONESIA yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pengisian Perangkat Desa pada tahap penjaringan calon. 15. Dihapus. 16. Tim Pengisian Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim adalah penyelenggara pengisian Perangkat Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 18. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa. 19. Hari adalah hari kerja. 20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 24. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf m diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Koreksi

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat; d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; e. berkelakuan baik; f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan; g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. surat keterangan berbadat sehat dari dokter Pemerintah; k. sangkup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat, untuk jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi; l. sangkup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Dusun; m. surat permohonan menjabat Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penalaran daan penyaringan. (3) Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa apabila yang bersangkutan lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan. (4) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan apabila diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (5) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Kepala Desa. (6) Anggota BPD yang mendaftarkan diri dalam jabatan Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD. 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (3) diubah, serta ayat (1) huruf i dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Koreksi

(1) Pengisian jabatan dengan cara penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16. (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dengan ketentuan: a. kekosongan jabatan Sekretaris Desa dapat diisi oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan; b. kekosongan jabatan Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan dapat diisi oleh Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan yang lain dan/atau Kepala Dusun; dan c. kekosongan jabatan Kepala Dusun dapat diisi oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang berdomisili dalam wilayah Dusun dimaksud. (3) Dalam hal kekosongan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diisi oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan diluar domisili Dusun, maka Kepala Seksi atau Kepala Urusan tersebut sanggup bertempat tinggal di wilayah kerjanya selama menjadi Kepala Dusun. (4) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebelum ditetapkan Kepala Desa ditentukan dikonsultasikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditentukan. (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari. (6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari. (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses mutasi jabatan antar Perangkat Desa kembali. (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa MENETAPKAN Perangkat Desa sesuai hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan diatur dalam Peraturan Bupati. 15. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab baru, yaitu Bab VIIA, serta diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 31A sebagai berikut: BAB VIIA PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28A

Pasal 28B

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 31A

Pasal II