Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut: a. Asas dan Tujuan; b. Hak dan Kewajiban; c. Larangan; d. peran serta masyarakat; e. Pembinaan dan Pengawasan; f. Sanksi Administratif; g. Ketentuan Pidana; dan h. Ketentuan Penyidikan.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan berdasarkan pada asas: a. Kekeluargaan; b. Kemanfaatan; c. Kesusilaan; d. Keseimbangan; e. Ketenteraman; f. Ketertiban; dan g. Kearifan lokal.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah kos adalah: a. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat; b. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; c. mencegah dan mengatasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan hukum dalam penyelenggaraan rumah kos; dan d. mewujudkan penyelenggaraan usaha rumah kos yang aman, nyaman, sehat dan harmonis dalam lingkungan setempat.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan berdasarkan pada asas: a. Kekeluargaan; b. Kemanfaatan; c. Kesusilaan; d. Keseimbangan; e. Ketenteraman; f. Ketertiban; dan g. Kearifan lokal.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah kos adalah: a. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat; b. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; c. mencegah dan mengatasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan hukum dalam penyelenggaraan rumah kos; dan d. mewujudkan penyelenggaraan usaha rumah kos yang aman, nyaman, sehat dan harmonis dalam lingkungan setempat.

(1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan Rumah Kos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun-undangan, Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan rumah kos berhak memperoleh Izin Usaha Rumah Kos. (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ajuan Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikhususkan pada Rumah Kos yang maksimal memiliki 10 (sepuluh kamar).

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggara rumah kos berhak: a. menyewakan kamar dalam rumah kos kepada penghuni dengan jangka waktu tertentu yang disepakati dengan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos; b. menentukan tarif usaha rumah kos; c. menerima uang sewa atau kontrak dari penyewa; d. meminta identitas penyewa berupa kartu kependudukan penyewa yang sah dalam bentuk fotokopi, e. MENETAPKAN tata tertib penghunian rumah kos sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan norma hukum yang berlaku; f. menghentikan sewa dalam penyelenggaraan rumah kos apabila penyewa rumah kos melanggar tata tertib dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan g. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap penyewa Rumah Kos berhak: a. menggunakan dan/atau menempati kamar dalam rumah kos beserta fasilitas yang ada di dalamnya dengan baik sampai dengan batas waktu yang disepakati dengan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos; dan b. mengajukan keberatan kepada Penyelenggara dan/atau pengelola Rumah Kos apabila kamar beserta fasilitas lain yang disediakan dan disepakati sebagai fasilitas Rumah Kos tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf m, pengelola rumah kos yang diberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rumah kos, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertempat dan berkedudukan di rumah kos, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah; dan b. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat terkait penyelenggiraan rumah kos.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap penyewa rumah kos wajib: a. memberikan data diri kepada penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos disertai bukti identitas kependudukan yang sah; b. menaati segala tata tertib yang ditetapkan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos; c. menaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan; d. ikut serta mencegah kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitar; e. mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku; f. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

(1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan Rumah Kos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun-undangan, Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan rumah kos berhak memperoleh Izin Usaha Rumah Kos. (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ajuan Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikhususkan pada Rumah Kos yang maksimal memiliki 10 (sepuluh kamar).

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggara rumah kos berhak: a. menyewakan kamar dalam rumah kos kepada penghuni dengan jangka waktu tertentu yang disepakati dengan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos; b. menentukan tarif usaha rumah kos; c. menerima uang sewa atau kontrak dari penyewa; d. meminta identitas penyewa berupa kartu kependudukan penyewa yang sah dalam bentuk fotokopi, e. MENETAPKAN tata tertib penghunian rumah kos sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan norma hukum yang berlaku; f. menghentikan sewa dalam penyelenggaraan rumah kos apabila penyewa rumah kos melanggar tata tertib dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan g. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap penyewa Rumah Kos berhak: a. menggunakan dan/atau menempati kamar dalam rumah kos beserta fasilitas yang ada di dalamnya dengan baik sampai dengan batas waktu yang disepakati dengan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos; dan b. mengajukan keberatan kepada Penyelenggara dan/atau pengelola Rumah Kos apabila kamar beserta fasilitas lain yang disediakan dan disepakati sebagai fasilitas Rumah Kos tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

(1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap Penyelenggara Rumah Kos wajib: a. memiliki perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. penyelenggara rumah kos yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban membayar pajak daerah; c. membuat tata tertib/aturan tertulis yang diumumkan/ disampaikan/ditempel di Rumah Kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh Penyewa maupun tamu serta memberlakukan tata tertib tersebut; d. memberikan pengarahan kepada penyewa Rumah Kos untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat; e. bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah kos; f. melakukan pendapatan dalam bentuk penyediaan blanko isian paling sedikit berupa identitas, pekerjaan, dan status perkawinan penyewa rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menempati rumah kos; g. melaporkan secara tertulis kepada Lurah atau Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat mengenai jumlah penyewa Rumah Kos beserta identitas penyewa rumah kos yang sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan; h. memasang papan nama usaha penyewa yang paling sedikit berisi nama rumah kos dan jumlah kamar dengan mencantumkan izin Bupati; i. menyediakan prasarana rumah kos yang tidak dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum paling sedikit berupa ruang tamu yang terpisah dari kamar penghuni, fasilitas sanitasi dan tempat parkir kendaraan; j. menyediakan tempat penampungan sementara sebelum sampah dibuang ke tempat penampungan yg telah disediakan oleh pemerintah daerah; k. melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; l. melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari apabila terjadi perubahan data penyewa rumah kos kepada Lurah atau Kepala Desa melalui ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); m. melimpahkan kewenangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rumah kos dalam hal penyelenggara rumah kos tidak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan rumah kos secara langsung; n. melakukan upaya pencegahan tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; o. melaporkan perbuatan yang diketahui sebagai dugaan pelanggaran norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah desa atau kepada pihak kepolisian; dan p. menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh lingkungan pada permukiman setempat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jenis pajak daerah yang dikenakan terhadap penyelenggara rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pajak hotel dengan kriteria pengenaan pada rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf m, pengelola rumah kos yang diberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rumah kos, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertempat dan berkedudukan di rumah kos, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah; dan b. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat terkait penyelenggiraan rumah kos.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Setiap penyewa rumah kos wajib: a. memberikan data diri kepada penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos disertai bukti identitas kependudukan yang sah; b. menaati segala tata tertib yang ditetapkan penyelenggara dan/atau pengelola rumah kos; c. menaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan; d. ikut serta mencegah kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitar; e. mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku; f. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

(1) Sejauh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap Penyelenggara Rumah Kos dilarang: a. menyelenggarakan usaha rumah kos tanpa memiliki izin usaha rumah kos; b. menerima dan/atau menempatkan penyewa berlainan jenis dalam satu kamar kos kecuali dalam perkawinan yang sah dengan menunjukkan surat nikah atau atau akta perkawinan atau berstatus keluarga dalam garis keturunan lurus; c. menerima penyewa Rumah Kos yang belum dewasa atau belum kawin; dan d. menjadikan dan/atau secara sengaja membiarkan rumah kos menjadi tempat atas lokasi kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan-undang yang berlaku. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal a. Penyewa belum dewasa tinggal bersama orangtua/ wali di Rumah Kos; dan b. Penyewa belum dewasa memperoleh izin dari orang tua atau yang diberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara Rumah Kos dan dalam izin tersebut diuraikan alasan penyewa untuk menyewa kamar dalam rumah kos.

Sejang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam penyelenggaraan Rumah Kos, masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam bentuk: a. menyampaikan pengaduan kepada Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga atau Desa dan Kelurahan terkait dampak dari penyelenggaraan rumah kos dengan disertai data yang sah; b. menyampaikan pengaduan kepada perangkat daerah yang berwenang tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara rumah kos, pengelola rumah kos dan/atau/penyewa dengan dilengkapi data yang sah; c. memberikan masukan terkait kebersihan penyelenggaraan usaha rumah kos di lingkungan masing-masing; dan d. menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing.

(1) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap penyelenggaraan rumah kos di Daerah. (2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, setiap Penyelenggara Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; dan e. denda administratif. (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap Penyelenggara Rumah Kos yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a pada lokasi Rumah Kos, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan gedung, penataan ruang dan kepariwisataan.

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Rumah Kos tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) namun tetap menyelenggarakan Rumah Kos, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah).

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidukan; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang tersebut; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang dan utuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggara rumah kos yang telah menyelenggarakan rumah kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 19 Desember 2022 BUPATI BOJONEGORO, ttd. ANNA MU'AWANAH Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO [Signature] Dra. NURUL AZIZAH, MM Pembina Utama Madya NIP. 19690405 198809 2 001