Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI

PERDA Nomor 9 Tahun 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam hal-hal tertentu menjalankan tugas Kepala Daerah sebagaimana telah diatur oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 7. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 8. Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. 10. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Perumda Bojoneg/negoro Pangan Mandiri selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dan memegang omega segala kewenangan yang diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas. 11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. 12. Direksi adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD yang dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. 14. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan. 15. Pegawai adalah Pegawai Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. 16. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan. 17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 18. Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

Koreksi

(1) Modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah Rp. 25.508.718.227,00 (dua puluh lima miliar ratus delapan tujuh tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah). (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib disetorkan pada saat pendirian Perumda Bojemboro Pangan Mandiri sejumlah Rp.12.754.359.114,00 (dua belas miliar tujuh puluh lima empat juta empat tiga ribu lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah). (3) Modal dasar yang belum disetorkan pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, dapat disetor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (5) Modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1) Modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri seluruhnya bersumber dari Pemerintah Daerah. (2) Sumber modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; dan c. sumber modal lainnya. (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapatbersumber dari : a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari: a. Daerah/APBD; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai ril pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. (4) Nilai ril sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Koreksi

Organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri terdiri dari: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.

Pasal 14

Koreksi

Setiap orang dalam organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 15

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan c. rapat luar biasa.

Pasal 16

(1) KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat peringkat daerah. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, pemilahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dalam 1 (satu) transaksi au tahun.

Pasal 17

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manajemen Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri secara melawan hukum.

BAB Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 18

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Bojoneg,oreno Pangan Mandiri yang telah menyelesaikan jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan Direksi BUMD; atau d. profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memiliki hubungan bisnis dan/atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Direksi dan KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati berdasarkan keputusan KPM untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi tahapan: a. seleksi administrasi; b. uji kelayakan dan kepatutan; c. wawancara, yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dari hasil seleksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas, bersedia diperhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan mengundurkan atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut. (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (5) Dalam hal diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas sebelum pengangkatan wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 1

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 18

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Bojoneg,oreno Pangan Mandiri yang telah menyelesaikan jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan Direksi BUMD; atau d. profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memiliki hubungan bisnis dan/atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Direksi dan KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati berdasarkan keputusan KPM untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi tahapan: a. seleksi administrasi; b. uji kelayakan dan kepatutan; c. wawancara, yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dari hasil seleksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas, bersedia diperhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan mengundurkan atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut. (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (5) Dalam hal diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas sebelum pengangkatan wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka diangkat 1 (satu) orang sebagai Ketua Dewan Pengawas. (4) Jumlah anggota Dewan Pengras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

BAB 4

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 24

Koreksi

(1) Tugas Dewan Pengawas, yaitu: a. melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. (2) Dewan Pengawas berwenang: a. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu. (3) Dewan Pengawas wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab: a. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; b. menilai kinerja anggota Direksi dalam mengelola Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan c. meneliti rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebelum diserahkan ke KPM.

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. (2) Setiap anggota Dewan Pengawas Perum/da Bojonegoro Pangan Mandiri bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. (3) KPM dapat mengajukan tindakan hukum terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 26

(1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (3) huruf a, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM. (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri ditutup. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 26

Pasal 27

BAB 6

Pasal 27

Pasal 28

BAB 7

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 8

Pasal 29

Pasal 30

BAB 9

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3