Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan... 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap atau sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 13. Tenaga Honorer adalah Warga Negara INDONESIA yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan selain PPPK. 14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 18. Hari adalah hari kerja.

(1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa. (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa. (4) Dalam hal penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Tim Seleksi dapat menerima berkas persyaratan administrasi dan pendaftar bakal Calon Perangkat Desa diberikan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran untuk melengkapi dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari masih belum lengkap maka dianggap batal mendaftar. (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 8 (delapan) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan. (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa. (7) Sebelum MENETAPKAN bakal Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. (8) Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi, Camat dibantu oleh pejabat yang membidangi melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa. (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat menerbitkan rekomendasi menyetujui atau menolak dengan disertai alasan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (10) Berdasarkan rekomendasi camat Tim seleksi mengumumkan Calon Perangkat Desa yang dapat mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya. (11) Apabila rekomendasi camat berupa penolakan terhadap semua atau hanya ada 1 (satu) orang calon perangkat desa maka dibuka penjaringan dan penyaringan kembali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penolakan.

(1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa. (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa. (4) Dalam hal penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Tim Seleksi dapat menerima berkas persyaratan administrasi dan pendaftar bakal Calon Perangkat Desa diberikan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran untuk melengkapi dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari masih belum lengkap maka dianggap batal mendaftar. (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 8 (delapan) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan. (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa. (7) Sebelum MENETAPKAN bakal Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. (8) Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi, Camat dibantu oleh pejabat yang membidangi melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa. (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat menerbitkan rekomendasi menyetujui atau menolak dengan disertai alasan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (10) Berdasarkan rekomendasi camat Tim seleksi mengumumkan Calon Perangkat Desa yang dapat mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya. (11) Apabila rekomendasi camat berupa penolakan terhadap semua atau hanya ada 1 (satu) orang calon perangkat desa maka dibuka penjaringan dan penyaringan kembali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penolakan.

(1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa. (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa. (4) Dalam hal penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Tim Seleksi dapat menerima berkas persyaratan administrasi dan pendaftar bakal Calon Perangkat Desa diberikan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran untuk melengkapi dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari masih belum lengkap maka dianggap batal mendaftar. (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 8 (delapan) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan. (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa. (7) Sebelum MENETAPKAN bakal Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. (8) Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi, Camat dibantu oleh pejabat yang membidangi melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa. (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat menerbitkan rekomendasi menyetujui atau menolak dengan disertai alasan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (10) Berdasarkan rekomendasi camat Tim seleksi mengumumkan Calon Perangkat Desa yang dapat mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya. (11) Apabila rekomendasi camat berupa penolakan terhadap semua atau hanya ada 1 (satu) orang calon perangkat desa maka dibuka penjaringan dan penyaringan kembali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penolakan.

(1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa. (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa. (4) Dalam hal penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Tim Seleksi dapat menerima berkas persyaratan administrasi dan pendaftar bakal Calon Perangkat Desa diberikan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran untuk melengkapi dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari masih belum lengkap maka dianggap batal mendaftar. (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 8 (delapan) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan. (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa. (7) Sebelum MENETAPKAN bakal Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. (8) Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi, Camat dibantu oleh pejabat yang membidangi melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa. (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat menerbitkan rekomendasi menyetujui atau menolak dengan disertai alasan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (10) Berdasarkan rekomendasi camat Tim seleksi mengumumkan Calon Perangkat Desa yang dapat mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya. (11) Apabila rekomendasi camat berupa penolakan terhadap semua atau hanya ada 1 (satu) orang calon perangkat desa maka dibuka penjaringan dan penyaringan kembali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penolakan.