Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 2. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menjalankan tugas umum pemerintahan. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Sekretariat BPD adalah sekretariatan yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, yang dilaksanakan oleh staf administrasi yang diangkat oleh Kepala Desa. 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11. Musyawarah Perwakilan adalah pengisian anggota BPD yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, yang diwakili oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan unsur masyarakat. 12. Keterwakilan wilayah adalah pengisian anggota BPD yang dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa, baik laki-laki maupun perempuan, melalui musyawarah perwakilan. 13. Organisasi Perempuan adalah organisasi perempuan non partai politik yang ada di Desa. 14. Panitia Penyelenggara Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia anggota Panitia Pengisian anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa. 15. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 22. Keuangan Desa adalah semua serupa hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dan uang serta segala sesuatu berupau dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 23. Aset Desa adalah milik barang Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 25. Hari adalah hari kerja.