Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Bone

PERDA Nomor 17 Tahun 2006

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas akan diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perkotaan serta Peraturan pelaksanaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Bone. Ditetapkan di Watampone Pada tanggal 26 Desember 2006 BUPATI BONE, ttd H. A. MUH. IDRIS GALIGO Diundangkan di Watampone Pada tanggal 28 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, H.ANDI AMRULLAH AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2006 NOMOR 17 PEMERINTAH KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PENGELOLAAN PERKOTAAN KABUPATEN BONE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif dalam rangka pengelolaan Tata Ruang dan Pengelolaan Perkotaan secara berdayaguna dan berhasilguna yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta perubahan masyarakat Kabupaten Bone, maka perlu Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Bone; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Bone. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1822); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3501); 4. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437 ); 6. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438); (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan Kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

Koreksi

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipinpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Pasal ini mempunyai fungsi : a. Perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan dan pengembangan lokasi pemakaman dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir); b. Penyusunan Rencana penanggulangan kebersihan; c. Inventarisasi pemakaman dan lokasi terbuka untuk perencanaan pemakaman; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam bidang Pertamanan dan Keindahan Kota yang menjadi tanggung jawab Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Pasal ini Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota mempunyai Fungsi : a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pertamanan dan keindahan kota; b. Pelaksanaan pemeliharaan taman dan keindahan kota; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Sub. Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. a. Penyiapan Bahan dalam rangka pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten; b. Melaksanakan pengendalian perencanaan Tata Ruang Kota dan Desa; c. Melaksanakan pengelolaan izin pemanfaatan Tata Ruang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bidang Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pengembangan sarana dan Prasarana Kota serta melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kota yang menjadi tanggungjawab Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Tata Ruang mempunyai Fungsi : a. Penyiapan kebijakan pelaksanaan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan ; b. Pelaksanaan pendataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kota; c. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bidang Kebersihan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam bidang Kebersihan dan Pemakaman yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4, Dinas mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengelolaan Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Tata Ruang dan Pengelolaan Perkotaan yang menjadi tanggung jawab dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengelolaan Perkootaan mempunyai Fungsi : a. Penyusunan dibidang Tata Ruang dan Pengelolaan Perkotaan; b. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepegawaian Keuangan, Umum dan Perlengkapan; c. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan perizinan, dan pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; d. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kota; e. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan kebersihan dan pertamanan; f. Koordinasi penyusunan program dibidang Tata Ruang dan Pengelolaan Perkotaan; g. Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan Tata Ruang dan Pengendalian Kota; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Kepala Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasai Umum, perencanaan dan rumah tangga, administarsi keuangan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi pada satuan organisasi dilingkungannya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi : a. Penyusunan program pengelolaan Tata Ruang dan Pengendalian Kota; b. Pembinaan administrasi meliputi urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan; c. Pelaksanaan kegiatan administrasi dalam rangka penegakan peraturan di Bidang Tata Ruang dan Pengendalian Kota; d. Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan Tata Ruang dan Pengendalian Kota; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengendalikan dan pemanfaatan Tata Ruang, mengumpulkan data serta pemberian perizinan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Tata Ruang mempunyai Fungsi :

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Bone

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedelapan

Pasal 14

BAB Kesembilan

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 5

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9