Peraturan Daerah Nomor 104 Tahun 2022 tentang PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERDA Nomor 104 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

(1) Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau anggota masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu diatas materai, disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. (3) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu.

Pasal 5

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA.

Pasal 6

Pengaduan diajukan Kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.

Pasal 7

(1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat DPRD melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi : a. identitas pengadu yang masih berlaku; b. identitas teradu; c. pemasalahan yang dilakukan; dan d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/ peristiwa yang diadukan. (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD dan tenaga ahli. (3) Sekretariat DPRD DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan. (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan. (5) Sekretariat DPRD dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat (lima) hari kerja. (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan. (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurang-lengkapan pengaduan. (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register. (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali. (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 8

(1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan. (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menuliskan pengaduan lisan tersebut. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

BAB Kedua

Tata Cara Pengaduan

Pasal 5

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA.

Pasal 6

Pengaduan diajukan Kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.

Pasal 7

(1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat DPRD melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi : a. identitas pengadu yang masih berlaku; b. identitas teradu; c. pemasalahan yang dilakukan; dan d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/ peristiwa yang diadukan. (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD dan tenaga ahli. (3) Sekretariat DPRD DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan. (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan. (5) Sekretariat DPRD dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat (lima) hari kerja. (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan. (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurang-lengkapan pengaduan. (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register. (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali. (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 8

(1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan. (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menuliskan pengaduan lisan tersebut. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 9

(1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenang beracara terhadap semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD. (2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Pelanggaran terhadap hal yang dilarang; b. Pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan; dan c. Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap hal yang dilarang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

Pasal 13

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD berupa ketidakhadiran dalam rapat DPRD.

Pasal 14

(1) Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut : a. Tidak mengandung pelanggaran hukum; b. Tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa keterangan; c. Menyangkut etika pribadi dan keluarga; d. Menyangkut tata tertib yang tidak diliputi media massa. (2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut : a. Mengandung pelanggaran hukum; b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan; c. Mengulangi ketidak hadiran dalam rapat yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya sebanyak 6 (enam)kali berturut-turut tanpa keterangan setelah sebelumnya mendapat sanksi ringan; d. Menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik. (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut : a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan; b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur DPRD; c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat sebagai calon anggota yang diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur DPRD; f. Tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana; dan g. Terbukti melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa : a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau tertulis; b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan c. Sanksi berat denganpemberhentian sementara paling sedikit 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 16

(1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadukan atau dilaporkan, dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan. (2) Pengambilan keputusan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan. (3) Dalam hal yang diperiksa adalah anggota Badan Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran, maka kuorum sidang dikurangi anggota yang dimaksud. (4) Sidang Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan apabila Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan. (5) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai teradu atau terlapor, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari anggota Badan Kehormatan yang ditentukan secara musyawarah. (6) Dalam setiap persidangan Badan Kehormatan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan. (7) Dalam melaksanakan persidangan, Badan Kehormatan dapat didampingi ahli Independen.

Pasal 17

(1) Persidangan Badan Kehormatan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam pemeriksaan kasus kesusilaan atau menyangkut rahasia negara, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. (2) Pemeriksaan dalam persidangan terhadap pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor dan saksi-saksi, dilakukan secara terpisah, dalam waktu yang berbeda. (3) Pemeriksaan terhadap teradu atau terlapor dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadu atau pelapor dan saksi-saksi.

Pasal 18

(1) Persidangan diawali dengan pembacaan pengaduan atau laporan tentang adanya dugaan pelanggaran. (2) Persidangan selanjutnya meminta keterangan dari pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor dan saksi-saksi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi. (3) Persidangan Badan Kehormatan sampai dengan pengambilan keputusan, paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 19

(1) Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. (2) Alat bukti yang sah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan ahli; d. Keterangan teradu atau terlapor; e. Alat bukti lain. (3) Sidang Badan Kehormatan dapat MENETAPKAN keabsahan dari suatu alat bukti.

Pasal 20

(1) Keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi. (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 21

(1) Alat bukti surat adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukan adanya suatu hubungan hukum tertentu. (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah surat yang diperoleh dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 22

(1) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya. (3) Keterangan Ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 23

(1) Keterangan teradu atau terlapor adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan. (2) Sebelum memberikan keterangan, teradu atau terlapor harus bersumpah atau berjajni sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. (3) Keterangan teradu atau terlapor yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 24

Alat bukti lain adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

Pasal 25

Teradu atau terlapor berhak mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri dalam sidang Badan Kehormatan baik dengan lisan atau tertulis.

Pasal 26

(1) Pembelaan yang disampaikan oleh teradu atau terlapor dalam persidangan, dapat dijadikan pertimbangan Badan Kehormatan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

Pasal 27

Pengaduan atau laporan gugur apabila : a. Teradu atau terlapor meninggal dunia; b. Teradu atau terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Pasal 28

(1) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas Pengadu atau Pelapor. (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu atau Pelapor.

BAB Kedua

Alat Bukti

Pasal 19

(1) Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. (2) Alat bukti yang sah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan ahli; d. Keterangan teradu atau terlapor; e. Alat bukti lain. (3) Sidang Badan Kehormatan dapat MENETAPKAN keabsahan dari suatu alat bukti.

Pasal 20

(1) Keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi. (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 21

(1) Alat bukti surat adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukan adanya suatu hubungan hukum tertentu. (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah surat yang diperoleh dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 22

(1) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya. (3) Keterangan Ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 23

(1) Keterangan teradu atau terlapor adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan. (2) Sebelum memberikan keterangan, teradu atau terlapor harus bersumpah atau berjajni sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. (3) Keterangan teradu atau terlapor yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 24

Alat bukti lain adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

BAB VI

KESIMPULAN SIDANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 29

(1) Kesimpulan sidang Badan Kehormatan, berupa keputusan. (2) Keputusan Badan Kehormatan dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran. (3) Apabila Kesimpulan sidang menyatakan bahwa teradu atau terlapor terbukti bersalah melakukan Pelanggaran, maka Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi.

Pasal 30

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas : a. Asas kepatutan; b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi; c. Fakta-fakta dalam pembuktian; d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan e. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik.

Pasal 31

Putusan Badan Kehormatan harus memuat: a. Kepada keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”. b. Identitas lengkap dari teradu atau terlapor. c. Uraian ringkas dari fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang Badan Kehormatan. d. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik yang telah dilanggar. e. Pertimbangan terhadap fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan sidang Badan Kehormatan. f. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. g. Rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang sanksi yang akan dijatuhkan atau rehabilitasi. h. Waktu dan tempat pengambilan keputusan. i. Tanda tangan Pimpinan Sidang dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 32

(1) Keputusan sidang Badan Kehormatan berdasarkan hasil musyawarah. (2) Keputusan yang diambil bersifat final.

Pasal 33

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 31 dan 32 selanjutnya ditetapkan sebagai keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna. (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan Badan Kehormatan diterima oleh Pimpinan DPRD. (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 34

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disampaikan kepada : a. Pengadu atau pelapor; b. Teradu atau terlapor; dan c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.