Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

PERDA Nomor 8 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bungo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Perkebunan.....6 5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. 6. Tanaman perkebunan adalah tanaman musiman atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. 7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. 8. Pelaku Usaha Perkeununan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan. 9. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara INDONESIA yang melakukan Usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah INDONESIA yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. 11. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. 12. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 13. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. 14. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan. 15. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah untuk kegiatannya dan/atau kegiatannya. 18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pasal 2.....8

BAB II

PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan di Daerah. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah komoditi yang sesuai, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk penyelenggaraan Perkebunan selama 5 (lima) tahun. (4) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten; b. rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten; c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan; d. kinerja pembangunan perkebunan; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. sosial budaya; g. lingkungan hidup; h. kepentingan.....9 h. kepentingan masyarakat; i. perkembangan pasar; dan j. aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan Negara. (5) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. wilayah; b. tanaman/komoditi perkebunan; c. sumber daya manusia; d. kelembagaan; e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; f. sarana dan prasarana; dan g. pembiayaan; h. penanaman modal; dan i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat dengan memperhatikan rencana pembangunan Provinsi atau rencana pembangunan Daerah. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian.

Pasal 5

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diwujudkan dalam bentuk Rencana Perkebunan Daerah. (2) Penyusunan.....10 (2) Penyusunan rencana perkebunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana perkebunan provinsi atau rencana perkebunan nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggaraan usaha Perkebunan di Daerah dilakukan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Perizinan berusaha perkebunan; b. Pemberdayaan usaha Perkebunan; c. Pengembangan produksi tanaman perkebunan; d. Pembinaan sumber daya manusia Perkebunan; dan e. Fasilitasi pembangunan Perkebunan.

Pasal 7

(1) Perizinan berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan dengan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. izin lingkungan; b. kesesuaian RTRW; dan c. kesesuaian dengan rencana perkebunan. (2) Perizinan berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha. (3) Jenis izin pengelolaan usaha perkebunan paling sedikit meliputi: a. Izin lokasi; b. IUP; c. IUP-B; d. IUP-P. (4) Perizinan berusaha dan analisis tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 8

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha Perkebunan. (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN Perizinan Berusaha Perkebunan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada bupati dan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pemberdayaan usaha perkebunan bersama pelaku usaha perkebunan serta instansi dan/atau lembaga terkait lainnya. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan; d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; dan e. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian memfasilitasi pembangunan perkebunan. (2) Fasilitasi pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan perusahaan perkebunan. (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian..... (5) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penetapan Komoditas Tanaman Perkebunan

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pengembangan produksi tanaman perkebunan berdasarkan skala prioritas sesuai rencana penyelenggaraan Perkebunan di Daerah dengan MENETAPKAN komoditas tanaman Perkebunan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi komoditas tanaman Perkebunan meliputi: a. komoditas.....14 a. komoditas strategis; b. komoditas perspektif; dan c. komoditas unggulan spesifik lokal. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) komoditas tanaman Perkebunan di Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Perbenihan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. Pengembangan dan produksi benih; b. Pembinaan dan pengawasan peredaran benih; dan c. Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan.

Pasal 13

(1) Pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. pembangunan dan pemeliharaan kebun benih; b. pengembangan teknologi perbenihan Tanaman Perkebunan melalui adopsi dan inovasi teknologi perbenihan; dan c. penerapan teknologi perbenihan meliputi produksi benih, eksploritas, dan pelestarian plasma. (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketersediaan benih unggul. (3) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari varietas yang telah dilepas. (4) Dalam hal terdapat jenis tanaman yang belum mempunyai varietas yang telah dilepas, benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari varietas unggul lokal di sekitar lokasi pengembangan.

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melalui sertifikasi dan pelabelan benih. (2) Pemberian sertifikasi dan pelabelan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk melindungi varietas unggul tanaman Perkebunan. (2) Keunggulan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. daya hasil....16 a. daya hasil; b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan; d. kecepatan berproduksi; e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; g. tipe tanaman yang keindahan dan/atau nilai ekonomis; dan/atau h. batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas. (3) Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian.

BAB 3

Perbenihan Tanaman Perkebunan

Pasal 12

Koreksi

Perbenihan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. Pengembangan dan produksi benih; b. Pembinaan dan pengawasan peredaran benih; dan c. Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. pembangunan dan pemeliharaan kebun benih; b. pengembangan teknologi perbenihan Tanaman Perkebunan melalui adopsi dan inovasi teknologi perbenihan; dan c. penerapan teknologi perbenihan meliputi produksi benih, eksploritas, dan pelestarian plasma. (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melakukan pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketersediaan benih unggul. (3) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari varietas yang telah dilepas. (4) Dalam hal terdapat jenis tanaman yang belum mempunyai varietas yang telah dilepas, benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari varietas unggul lokal di sekitar lokasi pengembangan.

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian melalui sertifikasi dan pelabelan benih. (2) Pemberian sertifikasi dan pelabelan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk melindungi varietas unggul tanaman Perkebunan. (2) Keunggulan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. daya hasil....16 a. daya hasil; b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan; d. kecepatan berproduksi; e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; g. tipe tanaman yang keindahan dan/atau nilai ekonomis; dan/atau h. batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas. (3) Perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian.

Pasal 16

(1) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan: a. penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (good agriculture practice); b. perluasan areal tanaman Perkebunan; c. peremajaan tanaman Perkebunan; d. rehabilitasi areal atau lahan tanaman Perkebunan; e. optimalisasi..... e. intensifikasi tanaman Perkebunan; dan f. optimalisasi penggunaan sarana produksi dalam bentuk pupuk, pestisida, dan alat atau mesin budidaya Perkebunan. (2) Intensifikasi tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, teknologi, dan kegiatan pemeliharaan tanaman Perkebunan. (3) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian. (4) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Tanaman Perkebunan

Pasal 16

Koreksi

(1) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan: a. penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (good agriculture practice); b. perluasan areal tanaman Perkebunan; c. peremajaan tanaman Perkebunan; d. rehabilitasi areal atau lahan tanaman Perkebunan; e. optimalisasi..... e. intensifikasi tanaman Perkebunan; dan f. optimalisasi penggunaan sarana produksi dalam bentuk pupuk, pestisida, dan alat atau mesin budidaya Perkebunan. (2) Intensifikasi tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, teknologi, dan kegiatan pemeliharaan tanaman Perkebunan. (3) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian. (4) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pengendalian hama terpadu meliputi: a. budidaya tanaman sehat; b. pengamatan organisme pengganggu tanaman secara rutin; c. pelestarian musuh alami; d. pencegahan..... d. pencegahan masuknya organisme pengganggu tanaman ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di Daerah; e. penggunaan agens hayati dan pestisida nabati; f. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana sebagai alternatif terakhir; dan g. eradikasi tanaman yang terserang berat oleh organisme pengganggu tanaman. (3) Perlindungan tanaman Perkebunan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian. (4) Perlindungan tanaman Perkebunan dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perkebunan di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. sistem informasi dan pelaporan; dan b. tim pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perkebunan mendayagunakan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. (2) Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. a. data Pelaku Usaha Perkebunan; b. pelaporan penyelenggaraan Perkebunan; c. proses penyelenggaraan Perkebunan; dan d. kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan. (3) Pendayagunaan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Tim pembinaan dan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Bupati. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling didimpeh oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. b. Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pelayanan perizinan; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketertiban masyarakat; e. Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; f. lembaga pemerintah yang melaksanakanakan kuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka; dan g. lembaga.....22 g. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14