Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

PERDA Nomor 9 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Ciamis. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. 8. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit. 9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. 10. Physical Distancing adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter. 11. Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. 12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat. 13. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. 14. Penyidikan adalah serangkaian tindakkan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 16. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah penyakit adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

BAB III

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Penanggulangan Wabah Penyakit di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat. (2) Penyelenggaraan protokol kesehatan di daerah meliputi: a. penggunaan masker; b. kebersihan tangan; c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); d. menghindari kerumunan; e. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; f. pengendalian moda transportasi;

Pasal 6

(1) Setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker. (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masker yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 7

(1) Setiap pelaku usaha/pengelola yang melakukan kegiatannya wajib untuk: a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker; b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempatnya; dan/ atau c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan apabila tidak menggunakan masker. (2) Bagi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Swasta di Daerah wajib untuk: a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker; dan/atau b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat kerjanya. c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kerja apabila tidak menggunakan masker. (3) Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung.

Pasal 8

(1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan tangannya. (2) Kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs). (3) Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol. (4) Pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) dan penggunaannya sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1) Setiap orang wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) di luar rumah. (2) Pembatasan interaksi fisik (physical distancing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara: a. mengutamakan aktivitas di rumah; b. mengurangi aktivitas di luar rumah; c. mengurangi kontak fisik dengan orang lain di luar rumah; dan d. membatasi perjalanan ke luar Daerah. (3) setiap orang yang diharuskan beraktivitas di luar rumah karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan: a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah; b. jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter; c. membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) sebelum dan setelah beraktivitas di luar rumah; d. menghindari bersentuhan fisik dengan orang lain secara langsung; dan e. menghindari kerumunan.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing) di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: a. perkantoran/tempat bekerja; b. sekolah; c. tempat ibadah; d. kendaraan umum dan kendaraan pribadi; e. stasiun dan terminal penumpang; f. toko, toko modern, dan pasar tradisional; g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran; h. apotek dan toko obat; i. tempat hiburan dan wisata; j. tempat hajatan dan k. tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. (2) Pengusaha atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing).

Pasal 11

(1) Setiap orang wajib menghindari kerumunan, keramaian, dan/atau berdesakan pada tempat yang tidak melaksanakan Protokol kesehatan. (2) Setiap penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha/pengelola usaha wajib memastikan tidak terjadi kerumunan, keramaian, dan berdesakan kecuali dilaksanakan menggunakan Protokol kesehatan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha/pengelola usaha harus dapat memastikan mengurangi terjadinya kerumunan, dengan : a. melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan, keramaian dan/atau berdesakan; dan b. mengoptimalkan ruang terbuka untuk mencegah terjadinya kerumunan, keramaian dan/atau berdesakan.

Pasal 20

Pengendalian moda transportasi meliputi: a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dapat digunakan sesuai kapasitas apabila penumpang dalam satu keluarga inti; b. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil apabila tidak digunakan dalam satu keluarga inti dengan protokol kesehatan; c. kendaraan umum, angkutan sewa khusus roda 4 dan angkutan roda 2 (ojek online/ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan.

Pasal 21

Dalam hal terdapat wabah penyakit lainnya, Pemerintah Daerah mempedomani yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan di area sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (face shield); b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan; c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) sebelum dan sesudah beraktivitas; d. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (physical distancing); e. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; dan f. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala. g. menggunakan alat belajar, alat musik, alat ibadah alat makan dan minum pribadi. (2) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib : a. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik; b. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun; c. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit. (3) Mewajibkan Orang Tua/Wali murid/Warga sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan kepada peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

Pasal 13

(1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas, wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. mewajibkan pekerja menggunakan masker; b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan; c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja; d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs); dan e. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (physical distancing). (2) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. membentuk Tim Penanganan/Relawan di tempat kerja; b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat; c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang; d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif; e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit; f. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja; g. memberikan izin kepada pekerja yang akan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri. h. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit. (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.

Pasal 14

Penerapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Rumah makan/restoran/usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam melayani pengunjung dengan memperhatikan protokol kesehatan. (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, Penanggung Jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk : a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung; b. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan; c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) bagi pelanggan dan karyawan; g. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit; h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan i. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit. (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di restoran/rumah makan/usaha sejenis.

Pasal 16

(1) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk: a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs), dan thermal gun; b. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter; c. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala wabah penyakit ; d. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat; e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan f. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs). (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di hotel.

BAB 2

Tempat Kerja

Pasal 13

Koreksi

(1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas, wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. mewajibkan pekerja menggunakan masker; b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan; c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja; d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs); dan e. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (physical distancing). (2) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. membentuk Tim Penanganan/Relawan di tempat kerja; b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat; c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang; d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif; e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit; f. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja; g. memberikan izin kepada pekerja yang akan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri. h. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit. (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.

Pasal 14

Penerapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Rumah makan/restoran/usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam melayani pengunjung dengan memperhatikan protokol kesehatan. (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, Penanggung Jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk : a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung; b. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan; c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) bagi pelanggan dan karyawan; g. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit; h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan i. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit. (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di restoran/rumah makan/usaha sejenis.

Pasal 16

(1) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk: a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs), dan thermal gun; b. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter; c. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala wabah penyakit ; d. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat; e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan f. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs). (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di hotel.

Pasal 17

(1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan Rukun Warga yang tidak terdapat pasien konfirmasi wabah penyakit (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan : a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah; b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah; c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah; e. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. (3) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. jemaah dalam kondisi sehat; b. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah; c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handrubs); d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; e. menjaga jarak aman (physical distancing); f. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah; dan g. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

BAB 3

Kegiatan Keagamaan

Pasal 17

Koreksi

(1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan Rukun Warga yang tidak terdapat pasien konfirmasi wabah penyakit (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan : a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah; b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah; c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs) di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah; e. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. (3) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. jemaah dalam kondisi sehat; b. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah; c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handrubs); d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; e. menjaga jarak aman (physical distancing); f. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah; dan g. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 18

(1) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; b. mengatur waktu kunjungan untuk menghindari kerumunan; c. mengatur jarak antar pengunjung (physical distancing); d. menjaga kebersihan tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum; dan e. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum. (2) Setiap pengunjung tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu: a. menggunakan masker; b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan alkohol (alcohol based handrubs); c. menjaga jarak pengunjung (physical distancing). (3) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum, Pengurus wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan.

BAB 4

Tempat Hiburan, Tempat Wisata dan Fasilitas Umum

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; b. mengatur waktu kunjungan untuk menghindari kerumunan; c. mengatur jarak antar pengunjung (physical distancing); d. menjaga kebersihan tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum; dan e. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum. (2) Setiap pengunjung tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu: a. menggunakan masker; b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan alkohol (alcohol based handrubs); c. menjaga jarak pengunjung (physical distancing). (3) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum, Pengurus wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan.

Pasal 19

(1) Kegiatan sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, wajib mendapat izin dari kepolisian sesuai peraturan perundang- undangan. (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab kegiatan sosial dan budaya, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. melaksanakan protokol pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; b. jumlah pengunjung disesuaikan dengan kapasitas tempat acara; c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker; d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; e. menyediakan pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs); f. menjaga jarak antar pengunjung (physical distancing); dan (3) Setiap pengunjung pada kegiatan sosial dan budaya wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu: a. menggunakan masker; b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol-based handrubs); dan c. menjaga jarak pengunjung (physical distancing).

BAB IV

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui: a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit; b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan; c. pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat; d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan dan penanggulangan wabah penyakit; e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena wabah penyakit; f. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan g. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat wabah penyakit. (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak wabah penyakit melakukan upaya perlindungan sosial. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak termasuk warga yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama bencana non alam dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

Setiap orang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah penularan wabah penyakit.

Pasal 25

Dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah penyakit di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melaksanakan surveilans dan deteksi dini wabah penyakit.

Pasal 26

Hasil dari surveilans dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setiap orang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu pengambilan specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau perawatan penyakit menular di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Setiap orang wajib mengikuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Perintah Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya dengan mengedepankan cara persuasif.

Pasal 30

(1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi suspek, probable, kontak erat atau konfirmasi penyakit menular, maka Pimpinan/Penanggung Jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib: a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan; b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja secara selektif; c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan disinfektan; d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit; e. mengatur sirkulasi udara di tempat pekerja sakit; dan f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/ karantina mandiri. (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kontak erat, suspek atau probable wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten. (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria konfirmasi, wajib untuk: a. segera dilakukan isolasi mandiri atau segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan b. dilakukan tracing untuk menemukan Kontak Erat. (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan orang dengan konfirmasi positif penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan tracing. (5) Pemulasaraan bagi pasien penyakit menular yang meninggal dunia, dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa/kelurahan dengan protokol penanganan jenazah penyakit menular.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Koreksi

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 20, dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut: a. teguran lisan atau teguran tertulis; b. kerja sosial; c. larangan memasuki suatu area; d. pembubaran kegiatan; dan/atau e. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (12) dan ayat (3) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20, dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembubaran kegiatan/usaha; d. penutupan sementara tempat usaha selama pandemi wabah penyakit; e. pencabutan izin usaha; dan/atau f. denda administratif, dengan besaran : 1) usaha mikro dan kecil, maksimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 2) usaha menengah, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 3) usaha besar, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau g. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemeriksaan kepada Setiap Orang dan setiap Pimpinan/Penanggung Jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang/pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 45. (2) Dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati dapat berkoordinasi dengan: a. Unsur Tentara Nasional INDONESIA; b. Unsur Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau c. Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

BAB Kedelapan

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 35