Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PT Cilacap Segara Artha (PERSERODA)

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjalankan kewenangan otonom. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 7. Perusahaan Perseroan Daerah Cilacap Segara Artha yang selanjutnya disebut PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dan Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap. 8. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap. 9. Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PD. Serba Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap. 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan daerah dan mempunyai kekuasaan tertinggi dari dalam perseroan daerah dan mempunyai wewenang yang tidak dibatasi ketika kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG dan/atau anggaran dasar. 11. Komisaris adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar dan memberikan Nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan daerah. 12. Direksi adalah organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah baik di dalam maupun di luar digunakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 13. Saham adalah bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Privatisasi adalah penjualan saham PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 15. Modal dasar adalah sejumlah uang dan/atau barang yang digunakan sebagai modal pokok untuk menjalankan usaha. 16. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh para pendiri ke dalam rekening bank atas nama perseroan. 17. Anggaran Dasar adalah ketetapan yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda).