Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Demak Tahun 2019-2029

PERDA Nomor 5 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Demak. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Demak Tahun 2019-2029 yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah rencana induk pembangunan daerah tujuan pariwisata dan rencana pengembangan kawasan wisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program- program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dalam jangka panjang di Kabupaten Demak. 9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 10. Wisata Edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait Daya Tarik Wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan. 11. Wisata Budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata Budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. 12. Wisata Religi adalah berbagai macam kegiatan wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki dimensi religi. 13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 14. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. 15. Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. 16. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Demak. 17. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Demak. 18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 19. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 20. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan obyek langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui diwilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh. 21. Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan obyek daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomian pada skala Daerah. 22. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan wisata yang diproyeksikan akan menjadi alternatif daya tarik yang kuat dimasa mendatang dan sudah mempunyai pasar potensial. 23. Kawasan Potensial adalah kawasan wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestik. 24. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya. 25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. 26. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 27. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. 28. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 29. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunanberkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembangunan Kepariwisataan KabupatenDemak dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB. (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. visi; b. misi; c. tujuan; d. sasaran; dan e. arah kebijakan strategis program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2019-2029. (3) Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Demak adalah terwujudnya Kabupaten Demak sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan yang agamis, dinamis, kompetitif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan budaya Kabupaten Demak. (4) Misi Pembangunan KepariwisataanKabupaten Demak adalah sebagai berikut: a. mewujudkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; b. mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat; c. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing; dan d. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya budaya, dan kerajinan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberlanjutannya. (5) Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Demak meliputi: a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Demak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan tetap mengedepankan pelestarian dan keberlanjutan; b. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata; c. meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Demak; d. penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata; e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat; dan f. menjadi destinasi unggulan KPP Demak dan sekitarnya. (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Demak meliputi: a. menyiapkan produk wisata yang mampu bersaing dengan kabupaten lain di sekitarnya serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada meliputi jaringan jalan raya, penyediaan air bersih, dan sebagainya; b. menjadikan pengembangan kegiatan sektor pariwisata menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber pendapatan asli daerah; c. mengembangkan citra pariwisata Kabupaten Demak dan menggerakkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Kabupaten Demak sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib, dan menarik; d. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara; dan e. secara bertahap untuk jangka panjang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan Mancanegara maupun wisatawan Nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan pariwisata internasional. (7) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, industri dan masyarakat. (8) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, dan kebutuhan manusia untuk berwisata, serta berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 5

Pembangunan kepariwisataan berdasarkan RIPPARKAB meliputi: a. pembangunan destinasi pariwisata; b. pembangunan pemasaran pariwisata; c. pembangunan industri pariwisata; d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan; dan e. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 6

Arah kebijakan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. tata kelola pariwisata yang baik dan profesional berbasis pada nilai-nilai agama, budaya dan wawasan lingkungan; b. revitalisasi dan pengembangan destinasi pariwisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk; c. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan; dan d. mendorong kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 7

Koreksi

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. perwilayahan pembangunan DPK; b. pembangunan daya tarik wisata; c. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Pasal 8

Koreksi

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. DPK; b. KPP; dan c. KSP.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari: a. 3 (tiga) KPP; dan b. 9 (sembilan) KSP yang tersebar di 3 (tiga) KPP. (2) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. Kecamatan Bonang; b. Kecamatan Demak; dan c. Kecamatan Mranggen. (3) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 4 (empat) KSP, meliputi: a. Kecamatan Bonang; b. Kecamatan Wedung; c. Kecamatan Sayung; dan d. Kecamatan Karangtengah. (4) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari 4 (empat) KSP, meliputi: a. Kecamatan Demak; b. Kecamatan Wonosalam; c. Kecamatan Gajah; dan d. Kecamatan Karanganyar. (5) Perwilayahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari 3 (tiga) KSP, meliputi: a. Kecamatan Mranggen; b. Kecamatan Karanggawen; dan c. Kecamatan Guntur. (6) Peta KPP dan Peta KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Arah kebijakan pembangunan DPK, KPP dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. perencanaan pembangunan DPK, KPP, dan KSP; b. implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP; dan c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP. (2) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyusunan: a. rencana detail pembangunan DPK, KPP, dan KSP; dan b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KPP, dan KSP. (3) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten. (4) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KPP, dan KSP; dan b. peningkatan koordinasi antara pemerintah Kabupaten pelaku usaha serta masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencaaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan pengendalian implementasi pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. daya tarik wisata religi; b. daya tarik wisata budaya; c. daya tarik wisata alam dan hasil buatan manusia; d. daya tarik agrowisata; dan e. daya tarik wisata edukasi. (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi: a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah; b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 14

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan: a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan. (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi kegiatan: a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata. (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf c, meliputi kegiatan: a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata. (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi kegiatan: a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Pasal 15

(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan: a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api. (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 16

(1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan: a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK. (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan: a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. (3) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas: a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan: a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; b. hubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 18

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi peningkatan: a. prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK. (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan: a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan b. jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda. (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas: a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 19

(1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan: a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata. (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK (3) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan: a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis.

Pasal 20

(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, dan masyarakat. (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK; b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 22

(1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi: a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata; b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata. (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan: a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta; dan b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; danprasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus. (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Koreksi

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. DPK; b. KPP; dan c. KSP.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pembangunan DPK, KPP, dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki: a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan; b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis; c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional; d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan; e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat; f. citra yang sudah dikenal secara luas; g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Demak; dan h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional. (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria: a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten Demak dan sekitarnya yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan KSP Kabupaten dan KPP Kabupaten; b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan; c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing; d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. (3) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria : a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional; c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional dan peran potensial sebagai penggerak investasi; d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga nilai-nilai agama dan wawasan lingkungan hidup; f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan; g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; h. memiliki kekhususan dari wilayah; i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan. (4) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria: a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional; c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional dan peran potensial sebagai penggerak investasi; d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga nilai-nilai agama dan wawasan lingkungan hidup; f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan; g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; h. memiliki kekhususan dari wilayah; i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 23

Koreksi

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pengembangan: a. pasar wisatawan; b. citra pariwisata; c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan d. promosi pariwisata.

Pasal 24

Koreksi

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 25

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi kegiatan: a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan; b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru; c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (meeting), insentif (incentive), konvensi (convention) dan pameran (exhibition) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi: a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 27

(1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan: a. pemosisian (positioning) citra pariwisata daerah diantara para pesaing; dan b. pemosisian (positioning) citra pariwisata destinasi. (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (positioning) citra pariwisata Daerah diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. karakter geografis; b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal; c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun dunia internasional. (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (positioning) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata. (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 29

Strategi untuk mengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi peningkatan: a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan Daerah; dan b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi penguatan dan perluasan: a. eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan b. eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 31

Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan penguatan: a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata INDONESIA, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak.

Pasal 32

(1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan penguatan: a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di tingkat nasional dan luar negeri, dan b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri. (2) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 33

Koreksi

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. penguatan struktur industri pariwisata; b. peningkatan daya saing produk pariwisata; c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 34

Koreksi

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 35

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi kegiatan: a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata; b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Pasal 36

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi daya saing: a. daya tarik wisata; b. fasilitas pariwisata; dan c. aksesibilitas.

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekitarnya, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi kegiatan penguatan: a. kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekitarnya, dunia usaha, dan masyarakat; b. implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekitarnya, dunia usaha, dan masyarakat; dan c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekitarnya, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 45

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi kegiatan: a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi kegiatan: a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 50

Koreksi

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi kegiatan: a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Daerah; b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah; c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata; d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 51

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi kegiatan penguatan: a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan; dan d. kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor. (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukungpariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi kegiatan: a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. meningkatkan usaha pariwisata terkait; c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan d. meningkatkan pelestarian lingkungan. (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataanyang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi kegiatan: a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah; b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Demak. (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, meliputi kegiatan: a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah; b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak; dan c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan. (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, meliputi kegiatan: a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Demak; dan b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.