Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keungan Dan Barang Kabupaten Gayo Lues

PERDA Nomor 2 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. 3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues. 7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut sebagai TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara dan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat dengan TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, pejabat lain yang bertujuan untuk penggantian kerugian yang disebabkan akibat perbuatannya melang/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga berbagai cara termasuk sebagaimana mestina ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian. 9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut dengan TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang kabupaten. 10. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum sengaja maupun lalai. 11. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 12. Piutang daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 13. Barang Milik Kabupaten adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga yang terdiri dari bendahara penerimaan, bendahara......4.....5. bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. 15. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan daerah, pegawai tidak tetap, Pengulu, dan perangkat kampung. 16. Pejabat lain adalah pejabat selain bendahara dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah. 17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. 18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten. 19. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945 (Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah). 20. Perhitungan Ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bagi bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bagi bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana malah ditegur oleh kepala SKPK, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir bahwa yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan nya dan pertanggungjawabannya. 21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TPTGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melainkan tidak diperdiketahui alamatnya. 22. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian kabupaten. 23. Pembebasan adalah membebaskan/ meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting yang tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu. 24. Penghapusan.../.../6- 24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali. 25. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut finansi maupun non finansik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah. 26. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang pembebanan Penggantian kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan jaminan. 27. Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut dengan TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati yang bertugas membantu penyelesaian kerugian daerah. 28. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disebut dengan SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian kabupaten dimaksud. 29. Banding adalah upaya pegawai atau pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

BAB IV

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian kabupaten dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain : a. Hasil pemeriksaan BPK; b. Hasil pemeriksaan APIP; c. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Kepala SKPK/unit kerja dan badan usaha milik kabupaten; d. Perhitungan ex officio. (2) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK/ unit kerja wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan kabupaten dengan tujuan : a. Mencegah berkembangnya kerugian kabupaten; b. Mcegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 5

(1) Atasan langsung bendahara dan kepala SKPK/kepala unit kerja yang karena jabatannya mengetahui bahwa kabupaten yang dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada bupati selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menugaskan inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun ataupun upaya pengembalian kerugian daerah. (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 6

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memperhatikan: a. Sejak kapan perbuatan kerugian daerah dilakukan. b. Kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian. c. Pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian daerah. d. Membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut: 1) Peristiwa terjadinya kerugian daerah. 2) Nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku. 3) Unsur atau akibat kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku. 4) Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab. 5) Jumlah kerugian daerah, yang dinyatakan dengan rupiah. 6) Berita Acara Pemeriksaan Kas/barang dan Register Penutupan Kas Atau keterangan 7) yang menyatakan ketekoran kas/barang. 8) lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugiand daerah. e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala SKPK/unit kerja. f. Mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM. g. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pemeriksaan kepada bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah diketahui adanya kerugian, bupati memberitahukan kepada badan pemeriksa keuangan.

Pasal 7

Cara MENETAPKAN jumlah kerugian daerah yang pasti, dan untuk MENETAPKAN materi SKTJM serta Keputusan Bupati tentang pembebanan, petugas pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Apabila... a. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. b. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang. c. Apabila kerugaian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut. d. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut: 1) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan. 2) Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan. 3) Khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 8

Untuk MENETAPKAN bobot kesalahan terhadap masing-masing pegawai atau pejabat lain yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk MENETAPKAN perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat nama dan jabatan serta unsur kesalahan, hal meliputi: a. Perbuatan langsung seperti mencuri, menggelapkan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih pada pihak ketiga. b. Perbuatan tidak langsung seperti sebagai kepala SKPK/unit kerja lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.

Pasal 9

Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai atau pejabat yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai apa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya (tanggung renteng) Pasal 10...

Pasal 10

Pasal 11

(1) Tujuan penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, yang disertai dengan surat kuasa menjual barang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pelaku dan saksi-saksi. (2) Barang yang dijaminkan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dipertanggungjawabkan kepada kepala SKPK/unit kerja dengan surat keterangan bahwa barang tersebut ada keadaan status quo. (3) Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminkan dibebankan kepada pejaknya. (4) Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan surat kuasa menjual barang, TPKD berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh SKPK... SKPK/unit kerja penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan. (5) Untuk kelancaran pelaksanaan peleleangan perlu dibentuk tim peleleangan berdasarkan surat perintah dari sekretaria daerah kabupatennya yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur SKPK penggelolaan set, sekretariat daerah, inspektorat dan tenaga ahli/teknis. (6) Apabila hasil peleleangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan sisa kerugian daerah yang belum terlunasi ternyata lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh TPKD.

BAB Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

Koreksi

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai atau tuntutan ganti rugi biasa, tuntutan ganti rugi khusus dan pencatatan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran; (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran, apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta penyertaan bukti Kepemilikan yang sah serta harus dilengkapi surat kuasa menjual. (4) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh inspektorat kabupaten. (5) Apabila pegawai/ pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Apabila terdapat kekurangan barang sebagaiimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban pegawai/pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain bersangkutan. (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.

Pasal 15

Pengantian kerugian daerah dalam bentuk barang : a. Dalam hal kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, maka pegawai/pejabat lain yang bertanggungwas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh TPKD. b. Pengantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (PNJKB) pada saat terjadi kehilangan. c. Pengantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor umur perolehan pembeliannya antara 1(satu) sampai dengan 3( tiga) tahun.

Pasal 16

Pegantian kerugian daerah dalam bentuk uang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB 1

Upaya Damai

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pegantian kerugian daerah dalam bentuk uang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

(1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian inspektorat kabupaten terhadap pegawai yang bersangkutan. (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya apabila daerah merugikan wajib dikenakan TGR. (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau tidak atau melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan... dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 19

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya dabei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh bupati kepada pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang bersangkutan, dengan menyebutkan : a. Identitas pelaku. b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti. c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan. (2) Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain bersangkutan. (3) Apabila pegawai bukan bendahara, pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan membayar pengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, bupati MENETAPKAN keputusan pembebanan. (4) Berdasarkan keputusan pembebanan, bupati melakukan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan. (5) Keputusan pembebanan ganti rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya, memberi izin 2 tahun untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa. (6) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan. (7) Keputusan banding dari pejabat yang berwenang berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. (8) Apabila.../15- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Pasal 20

(1) Pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan. (2) (Penggantian) kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau barang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun. (4) Proses penyelesaian melalui penuntutan ganti rugi biasa dan/taksirkan jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan eksekusi tuntutan ganti rugi dilakukan sejak diterbitkannya surat Pemberitahuan ganti rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan lewat atau ditetapkannya surat keputusan pembebanan ganti rugi oleh Bupati, pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan oleh TPKD. (2) Proses pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

(1) Pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau dirinya tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan keputusan bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan dari TPKD. (2) Ketua TPKD meneliti konsep surat gugatan, surat keputusan pembebanan ganti rugi yang diajukan oleh sekretaris TPKD. (3) Bagi pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah terbuat tersebut. (4) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan. (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

SKTJM dilakukan dengan cara : a. Kepala SKPK/unit kerja membuat surat panggilan kepada pelaku atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa untuk diusahakan penyelesaiannya melalui upaya damai. b. Apabila dalam penyelesaian upaya damai ternyata pelaku atau pihak yang terlibat akan membayar secara angsuran, maka dapat diselesaikan dalam batas waktu sebesar 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan yang ditujukankan oleh SKTJM yang ditandatangani oleh kepala SKPK/unit kerja. c. Jika pelaku yang bersangkutan hanya sanggup membayar sebagian dari kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar 1/24 (satu per duapuluh empat) dari jumlah kerugian daerah yang jadi langsung ke kas daerah atau pada bank yang ditunjuk oleh dapat setoran pertama dimaksudkan sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikad baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah melalui upaya damai. d. SKTJM dibuat dalam rangkap 5 (Lima) yang seluruhnya ditandatangani asli. e. SKTJM dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut: 1) Kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan. 2) Jumlah kerugian daerah telah pasti. 3) Jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 (satu per duapuluh empat) dari jumlah kerugian kabupaten. 4) Batas pelunasan kerugian daerah untuk bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, ahli warisnya paling lambat 2 (dua) tahun. 5) Pihak yang merugikan daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjian. 6) SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak pemerintah daerah dan pihak yang merugikan daerah. 7) Kerugian daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan : a. Pelaku yang berstatus bujangan sebesar 30% (tigapuluh per seratus) dari gaji kotor. b. Pelaku... b. Pelaku yang berstatus kawin sebesar 25% (duapuluh lima per seratus) dari gaji kotor. c. Kekurangan pembayaran angsuran, diminta barang jaminan dan diserahkan oleh yang bersangkutan dengan nilai atau harga taksyrannya sekurang-kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran Jaminan barang tersebut disertai dengan penyerahan bukti pemilikan autentik/fisik barang dan surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup. 8. Apabila jumlah kerugian daerah cukup besar dan dalam jangka waktu 24 (duaput empat) bulan tidak dapat terlunasi, maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta penyertaan bukti pemilikan autentik dan surat kuasa untuk menjual barang/kebendaan yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam rangka pengamanan kekayaan daerah. 9. Tim penaksir harga barang yang dijaminkan, terdiri dari unsur-unsur SKPK pengelola set, sekretariat daerah, inspektorat, dan tenaga ahli/teknis. 10. Apabila jaminan barang/kebendaan ternyata didakats nilainya belum mencukupi jumlah kerugian daerah, maka diperlukan jaminan dari seseorang yang disertai dengan surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa jumlah kerugian daerah atau menyerahkan barang/kebendaan miliknya sebagai jaminan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keungan Dan Barang Kabupaten Gayo Lues

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

BAB XIV

Pasal 35