Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. 3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues. 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten. 9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan and masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan pengusaha. 10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 12. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi kewisataannya. 13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau satu kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 15. Surat Ijin Usaha Perusahaan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Gayo Lues. 16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB II........./5