Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 20…

Pasal 9A

Izin mendirikan bangunan berlaku selamanya, sejauh tidak terjadi perubahan/penyimpangan di lapangan atas izin yang telah diterbitkan. 2. Ketentuan Bab IV Retribusi Izin Gangguan Pasal 11 Ayat (2) angka 1 dan angka 2 di tambah, Pasal 13 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 14 dan Pasal 16 dirubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(4) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 1. Gangguan Berat, Tempat Usaha: a. Pompa Bensin (SPBU); b. Agen Elpiji/Gas; c. Tempat Pabrik Kimia; d. Pabrik makanan dan minuman / Pabrik Es Balok dan sejenisnya; e. Pemotongan Hewan, Peternakan Hewan Besar/ Unggas,penyamanan, pengasapan kulit hewan; f. Pengolahan/ Penumpukan CPO; g. Saw mill, penggertajian/penyuguan/ kayu, bengkel bubut, galangan kapal; h. Pengolahan batu bara/briket batu bara; i. Pengolahan Karet; j. Menara pemancar siaran TV/radio atau satelit; k. Usaha kuari/ usaha pemecahan batu; l. PT, klasifikasi M dan B; m. Agen minyak tanah/Pangkalan Minyak Tanah; n. PembudidayaBurung Walet; o. Penampungan/gudang hasil bumi dan hasil perkebunan, hasil hutan; p. Budidaya Air Payau; q. Depot kayu/Panglong kayu; r. RMU/ huller padi; s. Vulkanisir; t. Pencucian Mobil; u. Dan sejenis lainnya. 2. Gangguan Sedang, Tempat Usaha: a. Show Room, toko onderdil kendaraan bermotor; b. Bengkel Mobi/karoseri, motor sepeda dan sejenisnya; c. Klinik, apotek, praktek dokter dan toko obat; d. Hotel, wisma, penginapan, restoran, cafe, losmen, dan tempat hiburan bioskop, bilyar, rental vcd, Playstation, counter; e. Agen minuman dan makanan; f. Penjualan saprodi; g. Pembuatan/penjualan meuble; h. Dagang..../7 h. Dagang elektronik; i. Penjualan emas, perak dan pertukangan besi; j. Perusahaan asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan pemerintah/swasta; k. Badan hukum (CV. Klasifikasi K1, K2, K3/ Firma, Koperasi; l. Percetakan, Biro reklame; m. Sewa kursi/tenda, orang tunggal, band; n. Studio foto dan dagang perlengkapannya; o. Jahit pakaian, taylor, konveksi, loundry; p. Penjualan karcis, loket kendaraan umum, travel; q. Barber shop, salon dan sanggar kecantikan, sanggar kesenian; r. Pendidikan/ kursus komputer, tempat penitipan anak; s. Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second; t. Penitipan kilat/ekspedisi; u. Wartel/kiostel; v. Batu bata, genteng pemahatan batu, saniter; w. Pembatikan, bangsai kapuk; x. Pengolahan tahu tempe; y. Penampungan barang bekas; z. Penyulingan minyak atsiri; aa. Penampungan batu hias; bb. Budi daya air tawar; cc. Pedagang grosir; dd. Usaha pengolahan hasil perikanan; ee. Dan sejenis lainnya.

Pasal 13

(5) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Kawasan industry indeks.....................................................2 b. Kawasan perdagangan perumahan dan pemukiman indeks ..................................3 c. Kawasan Perkantoran indeks ..............................................2,5 d. Kawasan pariwisata indeks...................................................3,5 e. Kawasan Perkebunan/ Kehutanan..............................................1 (6) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Gangguan berat indeks.......................................................3 b. Gangguan sedang indeks......................................................2 c. Gangguan ringan indeks......................................................1,5

Pasal 14

(1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan terutang dihitung berdasarkan antara Tarif Dasar dengan indeks lokasi, indeks gangguan dan luas tempat usaha dengan rumus sebagai berikut : RIG = TD x IL x IG x LTU RIG : Retribusi Izin Gangguan TD : Tarif Dasar IL : Indeks Lokasi IG : Indeks Gangguan LTU : Luas Tempat Usaha. (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Luas ruang tempat usaha b. Luas areal usaha

Pasal 16

(1) Masa Retribusi izin gangguan adalah 3 (tiga) tahun untuk satu jenis usaha. (2) Izin taraf gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendaftar ulang setiap tahunnya. (3) Izin dapat dicabut apabila : a. terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam surat izin; b. tidak menjalankan usahanya lagi (tutup) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.

Pasal II

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka beberapa ketentuan yang mengatur tentang Retribusi tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjinan Tertentu Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues. Disahkan di Blangkejeren Pada tanggal, 14 September 2013M 8 Dzulkaidah 1434H BUPATI GAYO LUES H. IBNU HASIM Diundangkan di Blangkejeren pada tanggal, 14 September 2013M 8 Dzulkaındadır 1434H SEKRETARIS DAERAH, H. ABUBAKAR DJASBI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2013 NOMOR 59

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal II

BAB Kelima

Pasal 9A

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal II