Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Jawa. 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jawa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan. 5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jawa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan. 6. Tim Penilai dan Evaluasi Dokumen Andalalin di Ketua oleh OPD yang berkembangtan unsur dari Kepolisian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Instansi terkait lainnya. 7. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya dapat disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. 8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tinggi yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha pada unsur-unsun jaringan transportasi jalan. 9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas amounts kemampuan ruang lalu lintas amounts mampu menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. 10. Kegiatan dan/ atau Usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi. 11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang di bangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha. 12. Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/ atau menuju kawasan tertentu. 13. Keamanan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan lalu kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas. 14. Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan. 15. Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan selalu berjalan lalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. 16. Kelancaran Lalu Lintas adalah suatu keadaan selalu berjalan lalu lintas penggunaan angkutan bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau di atas permukaan air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 18. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/ kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilalihan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan dan dokumen analisis kinerja lalu lintas jalan. 12. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian jalan dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 13. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian tindakan yang meliputi pemasangan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan. 21. Pemrakarsa adalah orang atau badan yangbertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha. 22. Penyidikan tindak pidana di bidang Andalal yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang dibidang Andalal yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 23. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat sebagai PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.