Retribusi Izin Mendirikan Bangunan — PERDA Nomor 4 Tahun 2018

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB, dipungut retribusi atas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB)

Pasal 3

(1) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana teknis bangunan, dengan tetap memperhatikan tinggi bangunan termasuk Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Luas Bangunan dan Pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan dan keamanan bagi yang menempati bangunan tersebut dan lingkungannya sekitarnya. (3) Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan gedung fungsi keagamaan.

Pasal 4

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 2

Koreksi

Dengan nama retribusi IMB, dipungut retribusi atas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB)

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari pemerintah Daerah.

Pasal 5

Koreksi

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Koreksi

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan izin tersebut.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

(1) Besarnya retribusi IMB meliputi biaya yang digunakan untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, biaya administrasi IMB, dan biaya penyediaan formulir. (2) Biaya pembinaan penyelenggarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengecekan/pemeriksaan dokumen rencana teknis termasuk peninjauan desain berdasarkan pemenuhan persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan; b. pengukuran lokasi dan pemetaan; c. pemeriksaan administratif dan penatausahaan termasuk pendataan bangunan gedung; d. pemantauan pelaksanaan Amplop Ruang dan konstruksi; e. penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung; f. penegakan hukum; dan g. biaya dampak negatif pemberian IMB. (3) Biaya administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permintaan pemilik bangunan gedung meliputi: a. biaya pemecahan dokumen IMB; atau b. biaya pembuatan duplikat/copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokeymen IMB yang hilang atau rusak; atau c. biaya pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan nonteknis lainnya.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

(1) Penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung, dihitung berdasarkan indeks meliputi indeks kegiatan, indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi fungsi, dan indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung. (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka terukur secara proporsional. (3) Perkalian indeks kegiatan dengan indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, dan indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung menjadi indeks terintegrasi, sebagai tingkat penggunaan jasa dalam penerbitan IMB oleh pemerintah kabupaten. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 9

(1) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks kegiatan pembangunan bangunan gedung, dan indeks pembangunan prasarana bangunan gedung. (2) Indeks pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks: a. pembangunan bangunan gedung baru.......1.00; b. rehabilitasi/renovasi rusak sedang.......0,45; c. rehabilitasi/renovasi rusak berat.........0,65; d. pelestarian/pemugaran primata.............0,65; e. pelestarian/pemugaran madya..........0,45; dan f. pelestarian/pemugaran utama..............0,30. (3) Indeks pembangunan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks: a. pembangunan prasarana bangunan gedung baru ................................................1.00; b. rehabilitasi/renovasi rusak sedang..0,45; dan c. rehabilitasi/renovasi rusak berat..........0,65.

Pasal 10

(1)Indeks parameter fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks fungsi: a. hunian, rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana.............................................................................0,05; b. hunian, selain rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana ........................................................................ 0,50; c. keagamaan ..........................................................................0,00; d. usaha ....................................................................................3,00; e. sosial dan budaya, bangunan gedung milik Negara meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif Pusat dan daerah ..................................................................................0,00; f. sosial dan budaya, selain bangunan gedung milik Negara....................1,00; g. khusus........................................................................2,00; dan h. ganda/campuran..................................................................4,00;

Pasal 11

(1) Indeks parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran bangunan gedung, tingkat zonasi gempa di kawasan setempat, kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan, ketinggian atau jumlah. (2) lapis lantai/tingkat, dan kepemilikan bangunan gedung. (3) Parameter klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditetapkan dengan bobot meliputi: a. tingkat kompleksitas..........................................0,25; b. tingkat permanensi............................................0,20; c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung............................................0,15; d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat...................................0,15; e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan..........0,10; f. ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung .............0,10; dan g. kepemilikan bangunan gedung.................................................0,05. (4) Indeks masing-masing parameter klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tingkat kompleksitas, meliputi : sederhana (0,40), tidak sederhana (0,70), dan khusus (1,00); b. tingkat permanensi, meliputi : darurat (0,40), semi permanen (0,70), dan permanen (1,00); c. tingkat risiko kebakaran, meliputi : rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00); d.tingkat zonasi gempa, meliputi : dengan tetap memperhatikan zona umum di wilayah kabupaten, dan kemungkinan yang khusus sebagai mikrozonasi di lokasi tertentu. e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi : renggang/rendah (0,40), sedang (0,70), dan padat/tinggi (1,00); f. ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung, meliputi : rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00); dan g. kepemilikan bangunan gedung, meliputi : Negara/Pemerintah/Pemerintah Daerah serta yayasannya (0,00), perorangan (0.70), dan badan usaha (1,00).

Pasal 12

Indeks parameter waktu penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks: a. bangunan gedung dengan masa 0,40 pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan; b. bangunan gedung dengan masa 0,70 pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun; dan c. bangunan gedung dengan masa 1,00 pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun

Pasal 13

(1) Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah, di bawah/atas permukaan air, prasarana, dan sarana umum, ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. (2) Penetapan indeks terintegrasi untuk penghitungan retribusi IMB bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan contoh penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana bangunan gedung ditetapkan sebesar 1,00 untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung. (2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana ditetapkan sebesar 0,00. (3) Retribusi IMB konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan 1,75% (satu koma tujuh puluh lima lima persen) terhadap harga rencana anggaran biaya. (4) Penetapan indeks untuk penghitungan retribusi IMB prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) Tingkat penggunaan jasa penerbitan IMB diukur berdasarkan tingkat upaya yang diperlukan untuk pemeriksaan dokumen PIMB yang meliputi pencatatan dan penelitian, serta pengkajian terhadap rencana teknis bangunan gedung serta kegiatan penunjangnya meliputi untuk: a. bangunan gedung sesuai dengan besaran luas bangunan gedung, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung. b. prasarana bangunan gedung sesuai dengan besaran volume prasarana bangunan gedung. (2) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangunan bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan baru; b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks tingkat kerusakan. (3) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pembangunan prasarana bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian jumlah luas dalam satuan m², m³, atau unit, dikali indeks pembangunan baru; b. rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung, sebagai hasil perkalian volume dalam satuan m², m³, atau unit, dikali indeks tingkat kerusakan.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

(1) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB disusun sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikali tarif retribusi IMB. (2) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan bangunan gedung baru : L x It x 1,00 x HSRbg b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : L x It x Tk x HSRbg c. pembangunan prasarana bangunan gedung baru : V x I x 1,00 x HSRPbg : d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tk x HSRPbg e. prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan: Harga RAB x 1,75 % Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung V = Volume/besaran, dalam satuan meter persegi (m²), meter panjang (m¹), atau unit. I = Indeks It = Indeks terintegrasi Tk = Tingkat kerusakan, yaitu: 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HSRbg = Harga satuan (tarif) retribusi IMB untuk bangunan gedung HSRPbg = Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung 1,00 : Indeks pembangunan baru RAB = Rencana Anggaran Biaya (3) Komponen retribusi dan penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB bangunan gedung, dan prasarana bangunan gedung secara sistemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

(1) Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung ditetapkan seragam, atau hanya satu tarif per-meter persegi untuk seluruh fungsi dan jenis bangunan gedung di wilayah kabupaten. (2) Tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (3) Tarif retribusi IMB untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya model setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagai standar satuan luas, panjang, atau unit. (4) Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Tarif dasar retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan kemampuan masyarakat. (3) Penetapan tarif dasar retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Retribusi IMB bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 21

Koreksi

Semua pendapatan dari retribusi IMB disetor ke kas daerah pemerintah Daerah.

Pasal 20

Koreksi

Retribusi IMB bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 21

Koreksi

Semua pendapatan dari retribusi IMB disetor ke kas daerah pemerintah Daerah.

Pasal 22

Koreksi

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB.

Pasal 23

Koreksi

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

Koreksi

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

Pasal 25

Koreksi

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 26

(1) Pembayaran retribusi IMB dilakukan di bank atau lembaga keuangan yang sah dan ditunjuk oleh pemerintah kabupaten sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2) Atas pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSRD.

Pasal 27

(1) Pembayaran yang telah dilakukan di bank atau lembaga keuangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), hasil penerimaan retribusi IMB harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam. (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 28

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran. (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan bupi.

Pasal 29

(1) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah. (2) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut karena kesalahan, atau bukan karena kesalahannya. (3) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pengurangan, atau pembatalan retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi IMB kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD, dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 30

(1) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi IMB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 31

(1) Wajib retribusi IMB mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk penghitungan pengembalian retribusi. (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 32

(1) kelebihan pembayaran retribusi IMB yang masih tersisa, setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi IMB yang dilakukan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberi imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi IMB tersebut.

Pasal 33

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. (2) Atas penghitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 24

Koreksi

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Koreksi

(1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pengurangan besarnya retribusi IMB berdasarkan kriteria: a. bangunan gedung fungsi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, dan rumah susun sederhana, beserta prasarana bangunan gedungnya; b. bangunan gedung fungsi usaha berupa pasar tradisional atau usaha mikro/kecil lainnya; c. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya yang kegiatannya non-komersial; (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria: a. bangunan gedung fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah; b. bangunan gedung fungsi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana beserta prasarana bangunan gedungnya; c. prasarana dan sarana bangunan gedung yang non-komersial. (3) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan, dan pembebasan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain kemampuan mengangsur, akibat bencana alam atau korban kerusuhan. (4) Ketentuan tentang tata cara keringanan dan/atau pengurangan, dan pembeberasan retribusi IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Koreksi

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur apabila: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kabupaten. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati MENETAPKAN keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 37

Koreksi

(1) Dinas dan instansi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak ada kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 39

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berwenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan orang dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. mengadakan tindakan lain yang diperlukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

Koreksi

(1) Wajib retribusi yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 42

Koreksi

Peraturan bupati mengenai teknis pengaturan pelaksanaan dari peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan yang sudah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada peraturan penggantinya.

Pasal 43

Koreksi

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Koreksi

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa. Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 16 April 2018 BUPATI GOWA, (Signature) ADNAN PURICHTA ICHSAN YL Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 16 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA, (Signature) MUCHLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 04 NUREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN DN.DK.HM 4.34.16 I cannot fulfill this request because the provided document consists entirely of a table. According to your instructions, I must skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and omit all table content. Since there is no non-tabular text in the image, there is nothing to extract. 5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung) 0,10 zona > 2,00 a. Renggang 0,40 b. Sedang 0,70 c. Padat 1,00 6. Ketinggian bangunan gedung 0,10 a. Rendah 0,40 b. Sedang 0,70 c. Tinggi 1,00 7. Kepemilikan 0,05 a. Negara/Pemda 0,00 b. Perorangan 0,70 c. Badan usaha BUMN, swasta, & Yayasan 1,00 CATATAN: 1. *) Indeks 0,06 untuk rumah tinggal tinggi, meliputi rumah tinggal tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara/Pemda. 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 4. Yayasan penyelenggara bangunan gedung untuk kepentingan komersial. BUPATI GOWA, ADNAN PURICHTA ICHSAN YL CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BERDASARKAN RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG (Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks - Lampiran 1) 1. FUNGSI HUNIAN Rumah tinggal 0,50 (1) Fungsi hunian 0,25 x 0,94 = 0,10 (1.a) Kompleksitas: sederhana, 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: permanen. 0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b) Risiko kebakaran: sedang. 0,15 x 0,64 = 0,096 (4.c) Zona gempa: zona III/sedang. 0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b) Lokasi: sedang. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan: rendah. 0,05 x 0,70 = 0,035 (7.b) <Kepemilikan: perumahan. Indeks Terintegrasi: -> 0,305 1,00 (3) Waktu penggalian: -> Tetap 2. FUNGSI KEAGAMAAN Mesjid 0,00 (2) Fungsi keagamaan 0,25 x 0,75 = 0,1875 (1.a) Kompleksitas: tidak sederhana, 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: permanen. 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) Risiko kebakaran: rendah. 0,15 x 0,80 = 0,12 (4.a) Zona gempa: zona IV/sedang. 0,10 x 0,10 = 0,01 (5.c) Lokasi: padat. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan: rendah. 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) <Kepemilikan: yayasan. Indeks Terintegrasi: -> 0,00 1,00 (3) Waktu penggalian: -> Tetap 0,670 3. FUNGSI USAHA Mall 3,00 (3) Fungsi usaha 0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) Kompleksitas: ibukota, 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: permanen. 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran: tinggi. 0,15 x 0,40 = 0,06 (4c) Zona gempa: zona III/sedang. 0,10 x 0,10 = 0,01 (5.c) Lokasi: padat. 0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan: sedang. Indeks Terintegrasi: -> 2,64 1,00 (3) Waktu penggalian: -> Tetap 4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a. Kantor kecamatan 0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya 0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b) 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.c) 0,10 x 0,40 = 0,04 (5.a) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) Kompleksitas: tidak sederhana. Permanensi: permanen. Risiko kebakaran: sedang. Zonasi gempa: zona V/kuat. Lokasi: sedang. Ketinggian bangunan: rendah. Kepemilikan: badan usaha swasta. 1,00 (3) Waktu penggunaan: Tetap $\rightarrow$ Indeks Terintegrasi: 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00 b. Sekolah (SLTA) 1,00 (5) Fungsi sosial dan budaya 0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.c) 0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) Kompleksitas: tidak sederhana. Permanensi: permanen. Risiko kebakaran: rendah. Zonasi gempa: zona V/sedang Lokasi: sedang. Ketinggian bangunan: yayasan. Kepemilikan: negara. 1,00 (3) Waktu penggunaan: Tetap $\rightarrow$ Indeks Terintegrasi: 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54 c. Rumah sakit 1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya 0,25 x 1,00 = 0,25 (1.b) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b) 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.c) 0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b) 0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) Kompleksitas: khusus. Permanensi: permanen. Risiko kebakaran: rendah. Zonasi gempa: zona V/kuat. Lokasi: sedang. Ketinggian bangunan: rendah. Kepemilikan: badan usaha swasta. 1,00 (3) Waktu penggunaan: Tetap $\rightarrow$ Indeks Terintegrasi: 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,85 d. Klinik 1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya 0,25 x 0,40 = 0,10 (1.a) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) 0,10 x 0,10 = 0,01 (5.c) Kompleksitas: sederhana Permanensi: permanen. Risiko kebakaran: rendah. Zonasi gempa: zona III/sedang. Lokasi: padat. 1,00 (3) Waktu penggunaan: Tetap $\rightarrow$ Indeks Terintegrasi: 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) • Kepemilikan : yayasan. 0,58 5. FUNGSI KHUSUS Bangunan gedung industri minyak pelumas 2,00 (5) 0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) Kompleksitas : khusus, 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen, 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : tinggi, 0,15 x 0,40 = 0,03 (4.b) Zonasi gempa : zona iluminor, 0,10 x 0,40 = 0,04 (5.a) Lokasi : rendah, 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah, 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta. 0,76 Fungsi khusus 1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap $\rightarrow$ Indeks Terintegrasi: 2,00 x 0,76 x 1,00 = 1,52 6. FUNGSI GANDA/CAMPURAN a. Hotel • apartment • mall • shopping center • sport hall 4,00 (6) 0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) Kompleksitas : khusus, Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen, ganda 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : tinggi, 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : zona ili/sedang, 0,10 x 0,40 = 0,04 (5.c) Lokasi : padat, 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : tinggi, 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta. 1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap $\rightarrow$ Indeks Terintegrasi: 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64 0,91 CATATAN - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dengan 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing bangunan gedung. - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. BUPATI GOWA, ADNAN PURICHTA ICHSAN YL The provided document contains only a table (TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG). According to your instructions to skip any section consisting primarily of tabular data and to omit all table content, no text can be extracted from this image. ATATAN : Indeks Terintegrasi HS : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter harga satuan, atau tarif dasar retribusi dalam rupiah per m3 dan/atau rupiah per-satuan volume BUPATI GOWA, ADNAN PURICHTA ICHSAN YL LAMPRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) CATATAN 1. 0.00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, fungsi hunian rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, dan rumah susun sederhana. 2. RS = Rusak Berat 3. RS = Rusak Sedang 4. jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. BUPATI GOWA, ADNAN PURICHTA ICHSAN YL LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB 1351 Renggang 0.40 1352 Sedang 0.70 1353 Padal 1.00 1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10 1361 Rendah 0.40 1362 Sedang 0.70 1363 Tinggi 1.00 1370 Kepemilikan 0.05 1671 Negara/Yayasan 0.00 1372 Perorangan 0.70 1373 Badan usaha 1.00 1400 WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG 1410 Sementara jangka pendek 0.40 1420 Sementara jangka menengah 0.70 1430 Tetap 1.00 CATATAN : 1.) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, netralupi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah sederhana sederhana. 2.) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara/daerah. 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan tanah di atas tanah dan (diberi indeks pengali tambahan 1,30) 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk permanen bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. BUPATI GOWA, ADNAN PURICHTA ICHSAN YL LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAFTAR TARIF (HARGA SATUAN) RETRIBUSI IMB I. BANGUNAN GEDUNG Rp. 25.000,-/m² II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 1. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman a. Pagar - Tipe 1 sederhana/biasaRp. 17.500,00/m¹ - Konstruksikanlah unsur sederhana - Material relatif murah dan mudah - Pengemasannya mudah - Tiga 1,5m - Tipe 2 mewahRp. 20.000,00/m¹ - Konstruksikanlah kompleks/sangat sederhana - Material mahal dan tidak mudah - Pengemasannya sulit - Tiga 1,5m b. Tanggul/retaining wallRp. 15.000,00/m² c. Turap balas kavling/persil Rp. 15.000,00/m¹ 2. Konstruksi penanda masuk lokasi Rp. 1.000.000,00/unit (Gapura/Gerbang dll sejenis) 3. Konstruksi perkerasan Rp. 3.500,00/m² (Jalan, lapangan upacara, lapangan ala raga terbuka dll sejenis) 4. Konstruksi penghubung Rp. 7.500,00/m² (Jembatan, decker, box culvert dll sejenis) 5. Konstruksi kolam/reservoir di bawah tanah Rp. 35.000,00/m² (Kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir Dibawah tanah dll sejenis) 6. Konstruksi menara meliputi: a. Menara antena radio/internet Rp. 25.000,00/m¹ b. Menara Telekom Rp. 66.000,00/m¹ c. Menara listrik PLN Rp. 66.000,00/m¹ d. Menara reservoir Rp. 50.000,00/m¹ e. Cerobong Rp. 50.000,00/m¹ 7. Konstruksi monument Rp. 2.250.000,00/unit (Tugu, patung dll sejenis) 8. Konstruksi instalasi/gardu maksimal 1,75 % dari nilai bangunan = RAB (Instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, Instalasi pengolahan dil sejenis) 9. Konstruksi reklame/papan nama Rp. 25.000.00 /m² (billboard, papan iklan, papan nama berdiri sendiri Atau berupa tembok pagar dil sejenis) BUPATI GOWA, ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 24