Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pt. Bank Sulselbar

PERDA Nomor 5 Tahun 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gowa. 3. Bupati adalah Bupati Gowa. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. 6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-meslag, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 7. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada Bank Sulselbar guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi PT. Bank Sulselbar. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapat .dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. 10. Perseroan Terbatas Bank Sulselbar adalah suatu badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang perbankan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar. 11. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. 12. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 13. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. 14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 15. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris oleh Notaris Rahmawati Laica Marzuki SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pt. Bank Sulselbar

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11