Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dearah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gowa. 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan. 5. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan, kepentingan masyarakat, hak Asal Usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan di Kabupaten Gowa. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat pengaturan dan/atau merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa. 13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan. 14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 15. Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 16. Dana Desa adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.