Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA DAERAH

PERDA Nomor 5 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Dacrah yang menjalankan fungsi dan peran Sombaya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan. 6. Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, selanjutnya disingkat LAD Kabupaten Gowa adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kabupaten Gowa. 7. Pembinaan dan pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. 9. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung. 10. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari INDONESIA. 11. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang balk buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.

BAB IV

FALSAFAH DAN AZAS

Pasal 4

Koreksi

LAD Gowa berfalsafah Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

Pasal 5

Koreksi

(1) LAD Gowa berazaskan Islam, bersendikan nilai: a. Assamaturu; b. Sipakatau, Sipakainga' dan Sipakalabbiri'; c. Siri' na Pacce; d. Toddopuli; and e. Akkontutojeng. (2) Nilai Assamaturu, mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan adalah kesepakatan bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat Gowa, harus diputuskan dan disepakati secara bersama, karena hal tersebut yang akan mendorong setiap orang untuk bergerak secara bersama. (3) Nilai Sipakatau, Sipakainga' dan Sipakalabbiri" mengedepankan saling memanusiakan, menghormati dan saling memuliakan akan eksistensi dan jati diri setiap anggota atau kelompok masyarakat. Di samping itu, nilai ini juga amat mementingkan semangat saling introspeksi dan saling mengingatkan. Berdasarkan nilai tersebut, setiap anggota masyarakat akan merasa diapresiasi keterlibatannya dalam pembangunan adat dan budaya daerah (4) Nilai Siri' na Pacce membentuk rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengayomi. Dalam konteks ini dapat diartikan bahwa setiap pihak yang terlibat akan merasa 'malu' jika gagal membangun daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat harus saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan. (5) Nilai Toddopuli, membentuk keteguhan, konsistensi dalam sikap dan tindakan dengan senantiasa mengantisipasi segala tantangan dan hambatan, serta tanggap atas perkembangan, tuntutan, dan kecenderungan arah pembangunan daerah. (6) Nilai Akkontojeng, mensyaratkan pentingnya kesamaan antara ucapan dan prilaku/perbuatan. Nilai ini selanjutnya membentuk kejujuran keteladanan, kebenaran dan kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelestarian adat dan budaya.

BAB VI

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Mengadakan usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan data adat serta budaya Gowa yang terdapat dalam daerah yang serasi dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Gowa terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Gowa dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri ke-Gowaan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Gowa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah. (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelestarian nilai-nilai adat. (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Gowa sesuai dengan rasa keadilan, kepatutian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dengan dacrah/kerajaan/kesultanan lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dan atas nama Kerajaan Gowa.

Pasal 8

LAD Gowa berfungsi : a. sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Gowa; b. mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Gowa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.; c. memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Gawai; d. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; e. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Gowa; dan f. sebagai Lembaga penanggungjawab penatausahaan, pengelolaan, dan pengamanan aset peninggalan bekas kerajaan Gowa, terutama benda-benda pusaka (Kalompong dan Gaukang).

Pasal 9

LAD Gowa berperan: a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah; b. melakukan inventarisasi aset kckayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah; c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

Pasal 10

(1) Tugas Pokok LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Ketua LAD dengan dibantu oleh unsur-unsur LAD sesuai susunan dan struktur masing-masing. (2) Fungsi LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Ketua LAD yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi masing masing dalam struktur LAD. (3) Peran LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijalankan oleh setiap unsur dalam struktur LAD dibawah koordinasi Ketua LAD.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

BAB XII

Pasal 17

Pasal 18