Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PERATURAN DESA

Pasal 6

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 9

(1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa. (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandangkan.

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11

(1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

(1) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 14

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB 1

Evaluasi

Pasal 24

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, organisasi Pemerintah Desa dan peraturan desa lainnya yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang dibuat oleh Kepala Desa disampaikankan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi adalah waktu, Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 25

(1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dimakannya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati. (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 26

(1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa, dan juga memperbaiki rancangan peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklajuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dan tetap MENETAPKAN menjadi Peraturan, Bupati membatalkan Peraturan tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan di Desa. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk klarifikasi. (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan di Desa dengan membentuk tim klarifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa: a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.