Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMD

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gowa. 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh Camat; 5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Gowa 6. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Gowa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakat bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa. 13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan. 14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; 15. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah; 16. Wilayah kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Gowa dan desa dalam provinsi Sulawesi Selatan dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.