Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang NPWP Cabang Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Bekerja Melakukan Usaha Di Daerah

PERDA Nomor 9 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gowa 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang , melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 9. Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari INDONESIA maupun dari luar INDONESIA yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di gunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan 11. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disingkat NPWP Cabang adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang sebelumnya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 12. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan wajib pajak. 13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau ataupun imbalan dalam bentuk lain. 15. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan dan kejuruan tertentu. 16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah. 17. Penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak

BAB IV

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI DAN PENGUSAHA WAJIB PAJAK

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Daerah. (2) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah memiliki NPWP baik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan pada tempat tinggal/ kedudukan di daerah lain, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/lokasi di daerah. (3) NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan bagi semua bentuk Perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada di Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran NPWP cabang/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan, Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam menentukan : a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin; b. kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang

Pasal 8

(1) pelaku usaha sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai, serta Pemotongan dan Pemungutan atas transaksi yang lainnya. (2) Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi. (3) Tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai pemungut pajak penghasilan wajib memeriksa NPWP cabang/lokasi sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 10

(1) NPWP Cabang berlaku selama Wajib pajak Badan atau Orang Pribadi melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Daerah. (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan jasa selesai, wajib pajak badan atau orang pribadi dapat mengajukan permohonan penghapusan surat keterangan terdaftar dan NPWP Cabang/Lokasi (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang NPWP Cabang Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Bekerja Melakukan Usaha Di Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13