Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

PERDA Nomor 1 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Risiko adalah kondisi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau konsekwensi kemungkinan dari akibat bahaya. 7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. 9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 11. Lembaga OSS adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) yang mengelola dan menyelenggarakan Online Single Submission (OSS). 12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 14. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang ekonomi. 17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 20. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 22. Hak Akses adalah izin atau kewenangan yang diberikan untuk melakukan sesuatu terhadap sistem, objek, atau sumber daya, seperti membaca, menambah, mengubah, atau menghapus data. 23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 24. Forum Koordinasi Perizinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Perizinan adalah forum koordinasi Perizinan di Daerah yang melibatkan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. 25. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 7

Koreksi

(1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan. (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (3) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas sektor: a. perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. perindustrian; e. perdagangan; f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. transportasi; h. kesehatan, obat dan makanan; i. pendidikan dan kebudayaan; j. pariwisata; k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan l. ketenagakerjaan. (2) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

Koreksi

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. pengidentifikasian kegiatan usaha; b. penilaian tingkat bahaya; c. penilaian potensi terjadinya bahaya; d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 10

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk. (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi. (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 12

(1) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diakses dalam: a. Sistem OSS; dan/atau b. buku panduan kriteria penilaian. (2) Buku panduan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan berkoordinasi dengan Lembaga OSS dalam penyusunan buku panduan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 1

Umum

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa NIB. (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai: a. identitas Pelaku Usaha; dan b. legalitas Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha. (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UMK, berlaku juga sebagai: a. Standar Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

BAB 2

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Pasal 15

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan sesuai kewenangan. (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

BAB 3

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Resiko Menengah

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa: a. NIB; dan b. Izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah. (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 19

Koreksi

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha. (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha. (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan. (4) Setiap Pelaku Usaha wajib menjaga kelestarian lingkungan di lokasi usaha atau di sekitar lokasi usaha. (5) Setiap Pelaku Usaha wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 20

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi: a. manajemen penyelenggaraan; b. pengintegrasian PTSP; c. prasarana dan sarana; d. sumber daya manusia; dan e. tata hubungan kerja.

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum.

Pasal 33

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah. (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan: a. Perangkat Daerah teknis; dan/atau b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan menyediakan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan. (2) Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa: a. koneksi internet; b. pusat data dan server aplikasi; c. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS; d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi; e. mobil pelayanan bergerak; f. perangkat komputer; g. ruang konsultasi; dan h. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dapat mengembangkan sarana dan prasarana sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 35

(1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN. (2) ASN sebagaimana dimakud pada ayat (1) yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha. (3) ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dapat mengikutsertakan ASN di kelurahan/desa untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat. (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di desa/kelurahan.

Pasal 37

(1) Tata hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dengan Perangkat Daerah teknis dilakukan secara fungsional dan koordinatif. (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing- masing meliputi kegiatan: a. verifikasi Perizinan Berusaha; b. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha; c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah desa dan kelurahan.

BAB Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menggunakan Sistem OSS. (2) Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan. (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan menyediakan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas untuk mengakses Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

(1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan. (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 24

(1) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) termasuk keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan Perizinan. (2) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), penyelenggaraan Perizinan dilaksanakan secara manual. (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (4) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada menteri/kepala lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan. (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan disebabkan oleh: a. bencana alam; b. bencana nonalam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan/atau menteri teknis terkait; dan/atau g. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyelenggaraan Perizinan yang diterbitkan secara manual memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia. (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan; b. petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan menghubungkan Perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan; dan c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari harus tersedia.

Pasal 26

(1) Bagi Pelaku Usaha di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa. (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan. (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 1

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terhadap: a. pengaduan kepada Pelaku Usaha dan/atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. pengaduan atas pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan c. pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal: a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Pengelolaan Informasi

Pasal 29

Koreksi

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS tanpa Hak Akses. (4) Informasi tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; b. rencana tata ruang; c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal; d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam NSPK seluruh sektor bidang usaha; e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin; f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan; g. ketentuan fasilitas Penanaman Modal; h. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan; i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ); dan j. pelayanan pengaduan masyarakat. (5) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai: a. profil kelembagaan Perangkat Daerah teknis; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan c. penilaian kinerja PTSP.

Pasal 30

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai: a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat Risiko kegiatan usaha. (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. media elektronik; b. media cetak; dan/atau c. pertemuan. (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB IV

PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 38

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha. (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pengawasan; b. pembinaan; c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha; d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.

Pasal 39

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas: a. Pengawasan rutin; dan b. Pengawasan insidental.

Pasal 41

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui: a. laporan Pelaku Usaha; dan b. inspeksi lapangan. (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap: a. standar pelaksanaan usaha; dan b. perkembangan kegiatan usaha. (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk: a. kunjungan fisik; atau b. virtual.

Pasal 42

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha. (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui: a. inspeksi lapangan; atau b. virtual.

Pasal 43

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan. (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tata ruang dan standar bangunan gedung; b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup; c. standar pelaksanaan kegiatan usaha; d. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dengan NSPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 44

(1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil Pengawasan melalui Sistem OSS. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan dan penyuluhan atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, meliputi: a. pemberian penjelasan; b. konsultasi; c. bimbingan teknis; dan/atau d. kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Sebagai tindak lanjut dari pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dapat melakukan: a. penyuluhan; b. sosialisasi; dan c. bimbingan teknis.

Pasal 46

(1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan b. menyampaikan pengaduan masyarakat. (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Ketentuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 dikecualikan bagi pelaku UMK-M. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

Pasal 48

(1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berupa: a. laporan kegiatan Penanaman Modal; dan b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha. (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi pelaku UMK-M. (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil. (4) Dalam hal Pelaku UMK-M yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan tidak melakukan inspeksi lapangan.

Pasal 49

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan; b. koordinasi; dan/atau c. konsultasi.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

BAB 3

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 30

Pasal 31