Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. APBD yang selanjutnya disebut Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember. 7. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaiakan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa INDONESIA lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning (dirasah islamiah) dengan pola pendidikan muallimin. 9. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren dengan pola pendidikan muallimin dengan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi. 10. Pendidikan muadalah adalah Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning (dirasah islamiah) dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. 11. Pendidikan diniyah pesantren pendidikan formal adalah Pendidikan pendidikan formal dengan sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning (dirasah islamiah) secara berjenjang dan terstruktur. 12. Ma'had 'Aly adalah Pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning (dirasah islamiah) secara berjenjang dan terstruktur. 13. Santri adalah peserta didik yang bermukim (menetap) di asrama pesantren dan peserta didik yang tidak menetap di asrama pesantren untuk menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di pesantren. 14. Asaatidz adalah tenaga pengajar jenis kelamin laki-laki/perempuan yang mengajarkan pendidikan keislaman di pesantren. 15. Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu Agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren. 16. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah Kabupaten Jember. 17. Fasilitasi adalah upaya atau tindakan pemerintah daerah guna membantu atau mendukung penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.