Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

PERDA Nomor 1 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Jombang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang Masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan atau bukan pertanian. 6. Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan Kota yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. 7. Tata Kelola Birokrasi adalah pendekatan Kota Cerdas yang menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. 8. Ekonomi Cerdas adalah pendekatan Kota Cerdas yang menekankan peningkatan daya saing ekonomi melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ekosistem ekonomi unggulan daerah, kemudahan berusaha, dan transformasi digital dalam pemasaran daerah. 9. Pelayanan Perkotaan adalah bentuk pemenuhan warga Perkotaan dalam menjalani kehidupan berkota. 10. Dewan Kota Cerdas adalah lembaga multi pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai Kota Cerdas. 11. Pusat Kendali adalah kelompok kerja yang bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan Perkotaan/wilayah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuais kala prioritas dan kebutuhan. 12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 14. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

BAB II

DIMENSI PENGELOLAAN PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN KOTA CERDAS

Pasal 6

Koreksi

Pendekatan Kota Cerdas dilakukan dengan cara: a. manajemen permintaan terhadap layanan; dan/atau b. penerapan teknologi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 7

Koreksi

Pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. Tata Kelola Birokrasi; b. ekonomi; c. kehidupan berkota; d. Masyarakat; e. lingkungan; f. mobilitas; dan g. pencitraan.

Pasal 8

(1) Tata Kelola Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. perbaikan pelayanan publik; b. efisiensi birokrasi; dan c. efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan. (2) Ekonomi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha; b. pemasaran usaha Masyarakat secara digital; c. menyejahterakan Masyarakat; d. transparansi transaksi keuangan; dan e. pemasaran Perkotaan secara digital. (3) Kehidupan berkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. pelayanan Perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi; b. lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi Masyarakat; dan c. lingkungan kerja dan kegiatan warga Perkotaan lainnya yang aman dan nyaman. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi; b. beradaptasi dengan kemajuan teknologi; c. disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di Perkotaan; dan d. menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti. (5) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi : a. tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara; b. pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; c. berketahanan iklim dan bencana; d. pengelolaan berwawasan lingkungan dan enegeri ramah lingkungan; dan e. perbaikan wajah Perkotaan. (6) Mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi: a. efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang; b. transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan c. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi. (7) Pencitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi : a. pariwisata; b. bisnis; dan c. wajah kota. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Pendekatan Kota Cerdas

Pasal 7

Koreksi

Pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. Tata Kelola Birokrasi; b. ekonomi; c. kehidupan berkota; d. Masyarakat; e. lingkungan; f. mobilitas; dan g. pencitraan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Tata Kelola Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. perbaikan pelayanan publik; b. efisiensi birokrasi; dan c. efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan. (2) Ekonomi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha; b. pemasaran usaha Masyarakat secara digital; c. menyejahterakan Masyarakat; d. transparansi transaksi keuangan; dan e. pemasaran Perkotaan secara digital. (3) Kehidupan berkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. pelayanan Perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi; b. lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi Masyarakat; dan c. lingkungan kerja dan kegiatan warga Perkotaan lainnya yang aman dan nyaman. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi; b. beradaptasi dengan kemajuan teknologi; c. disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di Perkotaan; dan d. menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti. (5) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi : a. tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara; b. pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; c. berketahanan iklim dan bencana; d. pengelolaan berwawasan lingkungan dan enegeri ramah lingkungan; dan e. perbaikan wajah Perkotaan. (6) Mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi: a. efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang; b. transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan c. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi. (7) Pencitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi : a. pariwisata; b. bisnis; dan c. wajah kota. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN APLIKASI

Pasal 19

Koreksi

Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah memastikan tersedianya data dan informasi secara terpadu, terintegrasi dan Masyarakat dengan memperhatikan akurasi, keterkinian, relevansi, integritas, dan perlindungan data.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan dan ketersediaan data dan informasi serta integritas sumber daya informasi. (2) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan pihak yang tidak berhak. (3) Menjaga ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya. (4) Menjaga integritas sumber daya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu upaya memastikan suatu data dan informasi yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan, dan aksesibilitas.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika mengembangkan sistem elektronik atau Aplikasi untuk penyelenggaraan kota cerdas. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan menggunakan sumber terbuka dalam rangka mendukung efisiensi, kemudahan, perawatan, dan pengembangan lebih lanjut. (3) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kebutuhan spesifik dan prioritas Pemerintah Daerah; b. kepatuhan terhadap ketentuan dari sektor terkait; c. efektifitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang hendak diselesaikan; d. efisiensi penggunaan sumber daya yang harus disediakan dalam pengembangan pengoperasian dan perawatan; e. kemudahan penggunaan internal Pemerintah Daerah, Masyarakat atau pihak lain; f. perlindungan terhadap ancaman keamanan informasi; g. kemudahan perawatan dan pengembangan lebih lanjut secara mandiri; h. keterpaduan; dan i. kebutuhan perubahan Proses Bisnis dalam rangka menunjang inovasi yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

BAB XII

Pasal 37

BAB XIII

Pasal 38

BAB XIV

Pasal 39

Pasal 40