Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

PERDA Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 dan angka 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: a. Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D) b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D); c. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D); d. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D); diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

e. Badan Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari: 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi. 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling banyak 4 (empat) bidang, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 27 Desember 2023 Pj. BUPATI JOMBANG, ttd SUGIAT Diundangkan di Jombang pada tanggal 27 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 12/D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 217-10/2023 D:\HUKUM 0\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2023\12 TH 2023 Perubahan kelima 8 th 2016 Bripda fasilit.doc

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.