Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

PERDA Nomor 14 Tahun 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah, ayat (7) dihapus, ayat (10) diubah, ayat (11) dihapus, ayat (12) diubah, ayat (13) diubah dan ayat (14) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) Pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket wajib dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang berada di wilayah bersangkutan; b. IUPP atau IUTM; c. jarak antara pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan pusat perbelanjaan dan Toko Modern lainnya maupun antara pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan Toko Pracangan/Toko Kelontong yang telah ada sebelumnya paling dekat dengan radius 3.000 m (tiga ribu meter); d. menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m2 luas lantai efektif; e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain. (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten. (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan. (5) Toko modern yang terintregasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. kepadatan penduduk; d. pertumbuhan penduduk; e. kemitraan dengan UMKM lokal; f. penyerapan tenaga kerja lokal; g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; i. tanggungjawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility). (7) dihapus. (8) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. (9) Pusat perbelanjaan a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. (10) Supermarket, department store dan minimarket: a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. (11) Dihapus. (12) Pendirian Toko Modern yang berbentuk minimarket wajib dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memperhatikan kepadatan penduduk; b. memperhatikan perkembangan permukiman baru; c. memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. memperhatikan dukungan/ketersediaan infrastruktur; e. memperhatikan jarak antara minimarket dengan minimarket lainnya maupun antara minimarket dengan Pasar Tradisional dan Toko Pracangan/Toko Kelontong paling dekat dengan radius 3.000 m (tiga ribu meter). (13) Pemberian izin usaha pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang wajib dan harus memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) Pasal ini, adalah meliputi tahapan: a. penerbitan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) pusat perbelanjaan dan Toko Modern; b. verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau penerbitan rekomendasi persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pusat perbelanjaan dan Toko Modern; c. penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pusat perbelanjaan dan Toko Modern; d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pusat perbelanjaan dan Toko Modern; e. penerbitan rekomendasi untuk Izin Operasional pusat perbelanjaan dan Toko Modern; f. penerbitan Izin Operasional pusat perbelanjaan dan Toko Modern. (14) Dihapus. 2. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, sehingga secara keseluruhan Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 18A

Pasal 19A

Pasal II