Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEGER

PERDA Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan penyakit Ikan, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi. 3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah hama, Hama dan Penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK adalah semua Hama dan Penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK. 7. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat- tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 8. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Kepala Badan Karantina INDONESIA yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TEMPAT PEMASUKAN DAN TEMPAT PENGELUARAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. kementerian/lembaga; b. badan usaha; atau c. pemerintah daerah. (3) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat urgensi dan manfaat serta dilengkapi dengan dokumen data dukung untuk penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran Media Pembawa. (4) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal meliputi: a. data lokasi, koordinat, luasan, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia; b. frekuensi dan rute alat angkut; dan c. jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan.

Pasal 8

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling lama 5 (lima) hari kerja membentuk Tim Teknis Penilai Kelayakan yang terdiri dari: a. Pejabat Karantina Hewan; b. Pejabat Karantina Ikan; dan c. Pejabat Karantina Tumbuhan. (2) Tim Teknis Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan penilaian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); b. melakukan penilaian teknis kondisi di lapangan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan d. menyusun laporan rekomendasi kelayakan dan kesesuaian dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditetapkan harus menyampaikan laporan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

(1) Laporan hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja, disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan setelah menerima laporan hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membentuk Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur dari: a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Karantina Hewan; c. Deputi Bidang Karantina Ikan; dan d. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. kajian terhadap laporan hasil penilaian pemenuhan persyaratan dan rekomendasi; b. koordinasi dengan instansi dan/atau Kementerian/Lembaga terkait; dan c. penyusunan laporan dan rekomendasi persetujuan atau penolakan. (4) Laporan dan rekomendasi persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pembentukan Tim Verifikasi.

Pasal 10

(1) Kepala Badan setelah menerima rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), MENETAPKAN Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Kepala Badan setelah menerima rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), menolak permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dengan surat penolakan beserta alasan penolakannya.

Pasal 11

(1) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan oleh Kementerian/Lembaga pelaksana program kepentingan nasional. (2) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan urgensi dan manfaat ditetapkannya sebagai Tempat Pemasukan khusus disertai dokumen data dukung yang diperlukan dalam proses penetapan. (3) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi: a. data lokasi, koordinat, dan luasan; b. penunjukan sebagai pelaksana program kepentingan nasional; c. informasi tentang Media Pembawa; d. rencana Pemasukan Media Pembawa; dan e. keterangan kesiapan prasarana dan sarana bongkar muat Media Pembawa serta instalasi pengamanan maksimal.

Pasal 12

(1) Kepala Badan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), paling lama 5 (lima) hari kerja selanjutnya membentuk Tim Teknis Penilai Kelayakan yang berasal dari unsur: a. Sekretariat Utama; b. Deputi Karantina Hewan, Deputi Karantina Ikan, atau Deputi Karantina Tumbuhan sesuai kewenangannya berdasarkan jenis Media Pembawa yang akan dilakukan Pemasukan; dan c. Unit Pelaksana Teknis tempat pemasukan yang diusulkan. (2) Tim Teknis Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. penilaian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); b. penilaian teknis kondisi lokasi dengan mempertimbangkan analisis risiko masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK; c. koordinasi dengan instansi dan/atau Kementerian/Lembaga terkait; dan d. penyusunan laporan dan rekomendasi persetujuan atau penolakan. (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tim Teknis Penilai Kelayakan harus mempertimbangkan: a. ketersediaan pejabat Karantina; b. fasilitas untuk bongkar muat Media Pembawa yang dimasukkan; dan c. prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil verifikasi dan rekomendasi kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (5) Laporan hasil penilaian pemenuhan persyaratan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Kepala Badan dapat menolak atau menerima permohonan. (2) Dalam hal Kepala Badan menerima permohonan, Kepala Badan memproses lebih lanjut penerbitan Keputusan Kepala Badan tentang penetapan tempat Pemasukan dan/atau tempat Pengeluaran. (3) Dalam hal Kepala Badan menolak permohonan, Kepala Badan membuat surat pemberitahuan penolakan yang disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 14

(1) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan oleh badan usaha sebagai pelaksana program pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Permohonan penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan urgensi dan manfaat ditetapkannya disertai dokumen data dukung yang diperlukan dalam proses penetapan. (3) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi: a. identitas pemohon; b. data lokasi, koordinat, dan luasan; c. keterangan Media Pembawa; d. penunjukan sebagai pelaksana program Pemerintah atau pemerintah daerah; e. keterangan program Pemerintah atau pemerintah daerah; dan f. rekomendasi dinas setempat yang membidangi fungsi kesehatan hewan, ikan, atau perlindungan tumbuhan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara.

BAB Kesatu

Tata Cara Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang Bersifat Umum

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Tata Cara Penetapan Tempat Pemasukan Khusus

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024 KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA, ttd. SAHAT MANAOR PANGGABEAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 122 LAMPIRAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA TEMPAT PEMASUKAN DAN TEMPAT PENGELUARAN YANG BERSIFAT UMUM No. Tempat Pemasukan/Pengeluaran (tempat layanan) Kabupaten/ Kota Peruntukan I Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nangroe Aceh Darussalam 1. Bandara Iskandar Muda Aceh Besar I, E, dan AA 2. Kantor Pos Banda Aceh Banda Aceh I, E, dan AA 3. Bandara Lasikin Simeluleu AA 4. Pelabuhan Malahayati Banda Aceh I, E, dan AA 5. Pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh AA 6. Pelabuhan Laut Sabang Kota Sabang I, E, dan AA 7. Pelabuhan Lhokseumawe/Kreung Geukeh Aceh Utara I, E, dan AA 8. Pelabuhan Meulaboh Aceh Barat E dan AA 9. Pelabuhan Sinabang Simeulue AA 10. Pelabuhan Kuala Langsa Langsa Banda Aceh I, E, dan AA II Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Utara 1. Bandara Kualanamu Deli Serdang I, E, dan AA 2. Bandara Raja Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara AA 3. Pelabuhan laut Belawan Kota Medan I, E, dan AA 4. Pelabuhan laut Nias Nias E dan AA 5. Pelabuhan Laut Sibolga Tapanuli Tengah E dan AA 6. Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan Asahan I, E, dan AA 7. Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Bara I, E, dan AA 8. Pelabuhan Teluk Nibung Asahan AA 9. Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Labuhan Batu AA 10. Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir E dan AA 11. Kantor Pos Medan Medan I, E, dan AA III Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Barat 1. Bandara Minangkabau Padang Pariaman I, E, dan AA 2. Pelabuhan Teluk Bayur Padang I, E, dan AA 3. Pelabuhan Muara Padang Kota Padang AA 4. Pelabuhan Laut Mentawai Pulau Mentawai E, dan AA 5. Pelabuhan Teluk Bungus Kota Padang I, E, dan AA 6. Kantor Pos Padang Padang I, E, dan IV Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau 1. Bandara Hang Nadim Batam I, E, dan AA 2. Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang AA 3. Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun AA 4. Bandara Dabo Kabupaten Lingga AA 5. Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam I, E, dan AA 6. Pelabuhan Sekupang Kota Batam I, E, dan AA 7. Pelabuhan Batam Center Point Kota Batam I, E, dan AA 8. Pelabuhan Telaga Punggur Tanjung Balai Asahan E dan AA 9. Pelabuhan Punggur Kota Batam AA 10. Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam I, E, dan AA 11. Pelabuhan Sagulung Kota Batam E dan AA 12. Pelabuhan Belakang Padang Kota Batam E dan AA 13. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang I, E, dan AA 14. Pelabuhan Sri Payung Batu Anam Tanjung Pinang I, E, dan AA 15. Pelabuhan Sedanau Natuna E dan AA 16. Pelabuhan Pelantar II Tanjung Pinang I, E, dan AA 17. Pelabuhan Tanjung Uban/ Teluk Sasah Bintan I, E, dan AA 18. Pelabuhan Lagoi / Bintan Telani Lagoi Bintan I, E, dan AA 19. Pelabuhan Jetty Baru Pulau Bulan I, E, dan AA 20. Pelabuhan Tarempa Kepulauan Anambas E dan AA 21. Pelabuhan Parit Rempak Karimun I, E, dan AA 22. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Karimun I, E, dan AA 23. Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Karimun I, E, dan AA 24. Pelabuhan Moro Karimun E dan AA 25. Pelabuhan Jagoh Kabupaten Lingga AA 26. Pelabuhan Tanjung Berlian Kundur Utara E dan AA 27. Pelabuhan Kolong Kec. Meral AA 28. Pelabuhan Pulau Mas Lingga E dan AA 29. Pelabuhan Tajur Biru Lingga E dan AA 30. Kantor Pos Batam Batam I, E, dan AA 31. Kantor Pos Tanjung Pinang Tanjung Pinang I, E, dan AA V Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau 1. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru I, E, dan AA 2. Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru E dan AA 3. Pelabuhan Sungai Pakning Bengkalis E dan AA 4. Pelabuhan Tanjung Buton Siak E dan AA 5. Pelabuhan Dumai Dumai I, E, dan AA 6. Pelabuhan Tembilahan Indragiri Hilir I, E, dan AA 7. Pelabuhan Sungai Guntung Indragiri Hilir I, E, dan AA 8. Pelabuhan Selat Panjang Kepulauan Meranti I, E, dan AA 9. Pelabuhan Pulau Kijang Indragiri Hilir AA 10. Pelabuhan Bagan Siapi-api Rokan Hilir E dan AA 11. Pelabuhan Bengkalis Bengkalis AA 12. Kantor Pos Pekanbaru Pekanbaru I, E, dan AA VI Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu 1. Bandara Fatmawati - Soekarno Bengkulu AA 2. Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu I, E, dan AA 3. Pelabuhan Malakoni/ Pulau Enggano Bengkulu Utara AA 4. Kantor Pos Besar Bengkulu Bengkulu I, E, dan AA VII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi 1. Bandara Sultan Thaha Jambi AA 2. Bandara Muara Bungo Bungo AA 3. Pelabuhan Talang Duku Muaro Jambi I, E, dan AA 4. Pelabuhan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat I, E, dan AA 5. Pelabuhan Muara Sabak Tanjung Jabung Timur I, E, dan AA 6. Kantor Pos Jambi Jambi I, E, dan AA VIII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Selatan 1. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang AA 2. Bandara Silampari Lubuk Linggau AA 3. Pelabuhan Boom Baru Palembang I, E, dan AA 4. Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin I, E, dan AA 5. Kantor Pos Palembang Palembang I, E, dan AA IX Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung 1. Bandara Depati Amir Pangkal Pinang AA 2. Bandara H. AS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan AA 3. Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang I, E, dan AA 4. Pelabuhan Muntok Bangka Barat E dan AA 5. Pelabuhan Sungai Selan Bangka Tengah E dan AA 6. Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung I, E, dan AA 7. Kantor Pos Pangkal Pinang Pangkal Pinang I, E, dan AA X Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung 1. Bandara Radin Inten II Branti Natar Lampung Selatan AA 2. Pelabuhan Panjang Bandar Lampung I, E, dan AA 3. Kantor Pos Bandar Lampung Bandar Lampung I, E, dan AA XI Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten 1. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang I, E, dan AA 2. Pelabuhan Ciwandan Cilegon I, E, dan AA 3. Pelabuhan Merak Cilegon AA 4. Pelabuhan Merak Mas Cilegon I, E, dan AA 5. Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera Cilegon I dan E 6. Kantor Pos Soekarno-Hatta Tangerang I, E, dan AA 7. Kantor Pos Kota Serang Serang I, E, dan AA XII Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta 1. Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta AA 2. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara I, E, dan AA 3. Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara AA 4. Kantor Pos Pasar Baru Jakarta I, E, dan AA XIII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat 1. Bandara Husein Sastranegara Bandung AA 2. Bandara Kertajati Majalengka I, E, dan AA 3. Pelabuhan Cirebon Cirebon I, E, dan AA 4. Pelabuhan Patimban Patimban I, E, dan AA 5. Kantor Pos Bandung Bandung I, E, dan AA XIV Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah 1. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang AA 2. Bandara Tunggul Wulung Cilacap AA 3. Bandara Adi Sumarmo Boyolali AA 4. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang I, E, dan AA 5. Pelabuhan Juwana Pati AA 6. Pelabuhan Tegal Tegal AA 7. Pelabuhan Kendal Kendal AA 8. Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap I, E, dan AA 9. Kantor Pos Semarang Semarang I, E, dan AA 10. Kantor Pos Purwokerto Purwokerto E, dan AA XV Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Bandara Adi Sutjipto Sleman AA 2. Bandara New Yogyakarta International Airport Kulon Progo I, E, dan AA 3. Kantor Pos Yogyakarta Yogyakarta I, E, dan AA XVI Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur 1. Bandara Juanda Sidoarjo I, E, dan AA 2. Bandara Abdurrahman Saleh Malang AA 3. Bandara Notohadinegoro Jember AA 4. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya I, E, dan AA 5. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi AA 6. Pelabuhan Kalbut Situbondo AA 7. Pelabuhan Bawean Gresik AA 8. Pelabuhan Sedayu Lawas Lamongan AA 9. Pelabuhan Kalibuntu Probolinggo AA 10. Pelabuhan Bangkalan Bangkalan E, AA 11. Pelabuhan Telaga Biru Bangkalan AA 12. Pelabuhan Branta Pamekasan AA 13. Pelabuhan Kalianget Sumenep AA 14. Pelabuhan Sapudi Sumenep AA 15. Pelabuhan Kangean Sumenep AA 16. Pelabuhan Jembatan Penyeberangan Suramadu Bangkalan AA 17. Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya I, E, dan AA 18. Kantor Pos Surabaya Surabaya I, E, dan AA 19. Kantor Pos Kediri Kediri I, E, dan AA 20. Kantor Pos Jember Jember I dan E XVII Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali 1. Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung I, E, dan AA 2. Pelabuhan Benoa Denpasar I, E, dan AA 3. Pelabuhan Gilimanuk Jembrana AA 4. Pelabuhan Padang Bai Karangasem AA 5. Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng I, E, dan AA 6. Kantor Pos Denpasar Denpasar I, E, dan AA XVIII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat 1. Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah I, E, dan AA 2. Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima AA 3. Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar AA 4. Pelabuhan Pemenang Lombok Utara AA 5. Pelabuhan Lembar Lombok Barat I, E, dan AA 6. Pelabuhan Badas Sumbawa I, E, dan AA 7. Pelabuhan Penyebrangan Kayangan Lombok Timur AA 8. Pelabuhan Pototano Sumbawa Barat AA 9. Pelabuhan Bima Bima E dan AA 10. Pelabuhan Sape Bima AA 11. Pelabuhan Kempo Dompu AA 12. Kantor Pos Besar Mataram Mataram I, E, dan AA XIX Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur 1. Bandara El Tari Kupang AA 2. Bandara Komodo Manggarai Barat E, dan AA 3. Bandara A.A. Bere Tallo Atambua AA 4. Pelabuhan Larantuka Flores Timur E dan AA 5. Pelabuhan Ende Ende AA 6. Pelabuhan Aimere Ngada E dan AA 7. Pelabuhan Lembata Lembata E dan AA 8. Pelabuhan Reo Manggarai E dan AA 9. Pelabuhan Laut Labuan Bajo Mannggarai Barat AA 10. Pelabuhan Marapokot Nagekeo E dan AA 11. Pelabuhan Maumere/Lorens Say Sikka E dan AA 12. Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya AA 13. Pelabuhan Waingapu Sumba Timur AA 14. Pelabuhan Laut Maritaeng Alor I, E, dan AA 15. Pelabuhan Ba’a Rote Rote Ndao AA 16. Pelabuhan Atapupu Belu AA 17. Pelabuhan Sabu Sabu Raijua AA 18. PLBN Mota’ain Belu I dan E 19. PLBN Wini Timor Tengah Utara I dan E 20. PLBN Motamasin Malaka I dan E 21. Kantor Pos Kupang Kupang I, E, dan Area XX Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat 1. Bandara Supadio Kubu Raya AA 2. Bandara Rahadi Oesman Ketapang AA 3. Pelabuhan Sintete Sambas I, E, dan AA 4. Pelabuhan Ketapang Ketapang E dan AA 5. Pelabuhan Kijing Sei Kunyit Mempawah I, E, dan AA 6. Pelabuhan Dwikora Pontianak I, E, dan AA 7. Pelabuhan Perikanan Nusantara Penjajap Sambas E, dan AA 8. PLBN Entikong Sanggau I dan E 9. PLBN Nanga Badau Kapuas Hulu I dan E 10. PLBN Jagoi Babang Bengkayang I dan E 11. PLBN Aruk Sambas I dan E 12. Kantor Pos Besar Pontianak Pontianak I, E, dan AA XXI Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah 1. Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya AA 2. Bandara Iskandar Pangkalan Bun AA 3. Bandara H. Asan Sampit AA 4. Pelabuhan Laut pangkalan Bun Kota Waringin Barat I, E, dan AA 5. Pelabuhan Sungai Suakamara Kota Waringin Barat E, dan AA 6. Pelabuhan Sampit Kotawaringin Timur I, E, dan AA 7. Pelabuhan Teluk Sigintung/Seruyan Seruyan I, E, dan AA 8. Pelabuhan Bahaur Pulang Pisau AA 9. Kantor Pos Palangkaraya Palangkaraya AA XXII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara 1. Bandara Juwata Tarakan AA 2. Pelabuhan Laut Tanjung Selor Tanjung Selor AA 3. PLBN Sebatik (Laut) Nunukan I dan E 4. Kantor Pos Tarakan Tarakan I, E, dan AA XXIII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan 1. Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru AA 2. Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin I, E, dan AA 3. Pelabuhan Kotabaru Kotabaru AA 4. Pelabuhan Batulicin Tanah Bumbu AA 5. Kantor Pos Banjarmasin Banjarmasin AA XXIV Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur 1. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan I, E, dan AA 2. Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda AA 3. Pelabuhan Peti Kemas KKT Balikpapan I, E, dan AA 4. Pelabuhan Laut Berau Berau E dan AA 5. Pelabuhan Sungai Samarinda Samarinda AA 6. Pelabuhan Palaran Samarinda I, E, dan AA 7. Pelabuhan Lhok Tuan Bontang AA 8. Pelabuhan Semayang Balikpapan I, E, dan AA 9. Kantor Pos Balikpapan Balikpapan E dan AA XXV Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara 1. Bandara Sam Ratulangi Manado I, E, dan AA 2. Bandara Naha Tahuna AA 3. Pelabuhan Manado Manado E dan AA 4. Pelabuhan Bitung Bitung I, E, dan AA 5. Pelabuhan Tahuna Kepulauan Sangihe I, E, dan AA 6. Pelabuhan Melonguane Kepulauan Talaud I, E, dan AA 7. Pelabuhan Dagho Sangihe AA 8. Pelabuhan Miangas Kepulauan Talaud AA 9. Pelabuhan Ulu Siau Kepulauan Sitaro AA 10. Kantor Pos Manado Manado I, E, dan AA XXVI Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo 1. Bandara Djalaluddin Gorontalo AA 2. Pelabuhan Gorontalo Gorontalo I, E, dan AA 3. Pelabuhan Tilamuta Boalemo Gorontalo AA 4. Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara E dan AA XXVII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Bandara Tampa Padang Mamuju AA Pelabuhan Majene Majene AA Pelabuhan Palipi Majene AA Pelabuhan Mamuju Mamuju E dan AA Pelabuhan Belang-Belang Mamuju AA Pelabuhan Pasang Kayu Mamuju Utara AA Pelabuhan Budong-Budong Mamuju AA Kantor Pos Mamuju Mamuju AA XXVIII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah 1. Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu AA 2. Bandara Syukuran Aminuddin Amir Banggai AA 3. Pelabuhan Pantoloan Palu I, E, dan AA 4. Pelabuhan Donggala Donggala E dan AA 5. Pelabuhan Luwuk Kabupaten Banggai E dan AA 6. Pelabuhan Pagimana Banggai AA 7. Pelabuhan Ampana Tojo Una-Una I, E, dan AA 8. Pelabuhan Laut Dede Toli-toli Toli-toli E dan AA 9. Kantor Pos Palu Palu AA XXIX Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara 1. Bandara Beto Ambari Bau-bau AA 2. Bandara Halu Oleo Konawe Selatan AA 3. Pelabuhan Kendari /Bungkutoko Kendari I, E, dan AA 4. Pelabuhan Bau-Bau Bau-Bau I, E, dan AA 5. Pelabuhan Raha Muna AA 6. Pelabuhan Wanci Wakatobi E dan AA 7. Pelabuhan Kolaka Kolaka E dan AA 8. Kantor Pos Kendari Kendari I, E, dan AA XXX Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan 1. Bandara Sultan Hasanuddin Maros I, E, dan AA 2. Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar I, E, dan AA 3. Pelabuhan Paotere Makassar E dan AA 4. Pelabuhan Bajoe Bone AA 5. Pelabuhan Bulukumba/Lappe’e Bulukumba E dan AA 6. Pelabuhan Selayar/Benteng/ Rauf Rahman Selayar E dan AA 7. Pelabuhan Jeneponto Jeneponto E dan AA 8. Pelabuhan Tuju-Tuju Bone E dan AA 9. Pelabuhan Pare-Pare Pare-Pare I, E, dan AA 10. Pelabuhan Nusantara Pare-pare I 11. Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai I, E, dan AA 12. Pelabuhan Awerange Barru AA 13. Pelabuhan Garongkong Barru AA 14. Pelabuhan Bangsalae Siwa Wajo AA 15. Kantor Pos Makassar Makassar I, E, dan AA XXXI Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara 1. Bandara Sultan Babullah Ternate AA 2. Pelabuhan Ahmad Yani Ternate I, E, dan AA 3. Pelabuhan Tobelo Halmahera Utara I, E, dan AA 4. Pelabuhan Jailolo Halmahera Barat AA 5. Pelabuhan Laut Daruba Morotai Morotai E, AA 6. Kantor Pos Ternate Ternate I, E, dan AA XXXII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku 1. Bandara Pattimura Ambon AA 2. Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Ambon E, I dan AA 3. Pelabuhan Kobisadar Maluku Tengah AA 4. Pelabuhan Namlea Buru E dan AA 5. Pelabuhan Tual Tual AA 6. Pelabuhan Saumlaki Maluku Tenggara Barat E dan AA 7. Pelabuhan Dobo Kepulauan Aru AA Keterangan 1. I adalah pemasukan, yaitu kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA 2. E adalah pengeluaran, yaitu kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA 3. AA adalah antar area, yaitu kegiatan memasukkan dan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA, ttd. SAHAT MANAOR PANGGABEAN 8. Kantor Pos Ambon Ambon I, E, dan AA XXXIII Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua 1. Bandara Sentani Jayapura I, E, dan AA 2. Bandara Frans Kaisiepo Biak I, E, dan AA 3. Pelabuhan Laut Jayapura Jayapura I, E, dan AA 4. Pelabuhan Laut Biak Biak AA 5. PLBN Skouw Jayapura I, E, 6. Pelabuhan Laut Serui Serui AA XXXIV Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat 1. Bandara Rendani Manokwari AA 2. Pelabuhan Laut Bintuni Teluk Bintuni AA 3. Pelabuhan Laut Wasior Teluk Wondama AA XXXV Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya 1. Bandara Domine Eduard Osok Sorong AA 2. Pelabuhan Laut Kaimana Kaimana E dan AA 3. Pelabuhan Laut Fakfak Fak-Fak I, E, dan AA XXXVI Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah 1. Bandara Mozes Kilangin Kab. Mimika I, E, dan AA 2. Pelabuhan Laut Nabire Nabire AA XXXVII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Pegunungan 1. Bandara Wamena Jayawijaya AA XXXVIII Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan 1. Bandara Mopah Merauke AA 2. Pelabuhan Sungai Bade Mappi AA 3. PLBN Sota Merauke I dan E 4. PLBN Yetetkun Kab. Boven Digoel I dan E

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEGER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16