Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKUMUNIKASI

PERDA Nomor 6 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 3. Bupati adalah Bupati Jombang. 4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya layanan telekomunikasi. 6. Infrasrutkur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktrur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. 8. Penyelenggara Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara. 9. Penyedia Infastruktur Pasif Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. 10. Infastruktur Pasif Telekomunikasi Bersama adalah Infastruktur Pasif Telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi. 11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas: a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. Penyelengaraan jaringan tetap; dan b. Penyelengaraan jaringan bergerak. (2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal; b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; c. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; d. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan e. Penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh menteri. (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; b. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; c. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan d. Penyelenggaraan jarigan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh menteri. (4) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang menyediakan jaringan untuk disewakan termasuk namun tidak terbatas pada kabel dengan perangkat aktif telekomunikasi atau tanpa perangkat aktif telekomunikasi dan jaringan yang disediakan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi: a. Penyelengaraan jasa teleponi dasar; b. Penyelengaraan jasa nilai tambah teleponi; dan c. Penyelenggara jasa multimedia. (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh: a. Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched; b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; c. Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung international; d. Penyelenggara jaringan bergerak seluler; e. Penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau f. Penyelenggara jaringan bergerak terestrial. (3) Selain penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jasa telepon dasar dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar melalui satelit yang telah memperoleh hak labuh satelit.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c diselengarakan untuk: a. keperluan sendiri; atau b. keperluan pertanahan dan keamanan negara. (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan: a. perseorangan; b. instansi pemerintah; c. dinas khusus; atau d. badan hukum. (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, serta untuk keperluan keamanan negara yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

BAB IV

KERJA SAMA DAN FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif. (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gorong-gorong (duct); b. menara; c. tiang; d. lubang kabel (manhole/handhole); dan/atau e. infrastruktur pasif lainnya. (3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; dan/atau d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

Pasal 14

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berisi paling sedikit: a. hak dan kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif; b. tarif pemanfaatan infrastruktur pasif; c. penggunaan kapasitas infrastruktur pasif; d. masa berlaku kerja sama; dan e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 15

(1) Penyedia infrastruktur pasif yang menyediakan infrastruktur pasif untuk keperluan Telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi. (2) Kewajiban penyedia infrasruktur pasif untuk membuka akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama infrastruktur pasif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif. (3) Penyedia infrastruktur pasif wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 16

(1) Penyedia infrastruktur pasif dapat tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi, dalam hal: a. kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi; b. dicadangkan (reserved) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau c. pembukaan akses tidak layak secara teknis. (2) Dalam hal penyedia infrastruktur pasif tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia infrastruktur pasif dimaksud memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 17

(1) Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus menjamin kesinambungan kualitas layanan. (2) Untuk menjamin kesinambungan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus memperhatikan spesifikasi teknis infrastruktur pasif. (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif menyelesaikan permasalahan dengan tetap mengutamakan kesinambungan layanan kepada Pengguna sesuai kualitas yang diharapkan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 18

Dalam hal pada suatu lokasi telah tersedia infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur pasif dimaksud sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.

Pasal 19

(1) Penggunaan bersama infrastruktur pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan. (2) Dalam hal penggunaan bersama infrastruktur pasif menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi.

BAB Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif. (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gorong-gorong (duct); b. menara; c. tiang; d. lubang kabel (manhole/handhole); dan/atau e. infrastruktur pasif lainnya. (3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; dan/atau d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

Pasal 14

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berisi paling sedikit: a. hak dan kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif; b. tarif pemanfaatan infrastruktur pasif; c. penggunaan kapasitas infrastruktur pasif; d. masa berlaku kerja sama; dan e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 15

(1) Penyedia infrastruktur pasif yang menyediakan infrastruktur pasif untuk keperluan Telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi. (2) Kewajiban penyedia infrasruktur pasif untuk membuka akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama infrastruktur pasif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif. (3) Penyedia infrastruktur pasif wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 16

(1) Penyedia infrastruktur pasif dapat tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi, dalam hal: a. kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi; b. dicadangkan (reserved) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau c. pembukaan akses tidak layak secara teknis. (2) Dalam hal penyedia infrastruktur pasif tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia infrastruktur pasif dimaksud memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 17

(1) Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus menjamin kesinambungan kualitas layanan. (2) Untuk menjamin kesinambungan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus memperhatikan spesifikasi teknis infrastruktur pasif. (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif menyelesaikan permasalahan dengan tetap mengutamakan kesinambungan layanan kepada Pengguna sesuai kualitas yang diharapkan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 18

Dalam hal pada suatu lokasi telah tersedia infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur pasif dimaksud sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.

Pasal 19

(1) Penggunaan bersama infrastruktur pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan. (2) Dalam hal penggunaan bersama infrastruktur pasif menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi.

BAB VI

TARIF PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 23

Koreksi

(1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif merupakan sejumlah biaya yang dibebankan penyedia infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan kerja sama yang disepakati. (2) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif ditetapkan oleh penyedia infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan berbasis biaya. (3) Harga yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar. (4) Dalam hal diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memanfaatkan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif harus menyediakan perhitungan harga pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Penyedia infrastruktur pasif harus mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 25

(1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kondisi pasar; b. efisiensi nasional; c. dampak positif keekonomian; dan d. kepentingan masyarakat. (2) Kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ulasan pasar yang menjelaskan termasuk namun tidak terbatas produk pasar yang bersangkutan, substitusi dari produk pasar yang bersangkutan, struktur pasar, analisa permintaan dan penawaran (supply and demand) infrastruktur pasif, dan konsentrasi pasar. (3) Efisiensi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas utilisasi dan kebutuhan infrastruktur pasif ke depannya. (4) Dampak positif keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk termasuk namun tidak terbatas manfaat penggunaan bersama infrastruktur pasif. (5) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk namun tidak terbatas keberlanjutan layanan terhadap Pelanggan dan tarif yang terjangkau. (6) Pertimbangan terhadap efisiensi nasional, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan setelah adanya pertimbangan kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

(1) Dalam hal tarif pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25, Menteri dapat MENETAPKAN tarif batas atas harga pemanfaatan infrastruktur pasif. (2) Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif oleh Menteri didahului dengan kajian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 serta penilaian dampak terhadap masyarakat. (3) Dalam hal Menteri MENETAPKAN tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi tarif batas atas dimaksud.

Pasal 27

Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri dan/atau mempertimbangkan: a. laporan Penyelenggara Telekomunikasi; b. laporan penyedia infrastruktur pasif; dan/atau c. aduan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKUMUNIKASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30