Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Gubernur adalah Gubernur provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaan dari harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnyam seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun di Kabupaten Jombang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Jombang yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam, dan/atau bencana sosial.
21. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan pemerintah daerah lain, antara Daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan pubik serta saling menguntungkan.
24. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang mengalami Rawan Pangan Transien, bencana alam, gejolak harga pangan pokok atau Krisis Pangan.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
a. Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang berupa Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alan dan non alam dan/atau pasca bencana alam dan nonalam, Krisis Pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan; dan
d. Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Pangan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.