Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Subang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. 3. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Subang. 6. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang membidangi air tanah di Kabupaten Subang. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Subang. 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang. 9. Air tanah adalah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 10. Mata air adalah air yang muncul ke permukaan tanah. 11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kegiatan hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, penggalian, dan pelepasan air berlangsung. 12. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar. 13. Rekomendasi teknis adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah. 14. Konservasi air tanah usaha melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. 15. Eksplorasi air tanah adalah undertaking penelitian air tanah untuk mengetahui potensi air tanah melalui pengeboran, survey hidrogeologi dan geofisika. 16. Eksploitasi air tanah adalah kegiatan pengambilan/pemanfaatan air tanah. 17. Izin eksplorasi pengeboran air tanah adalah izin untuk melakukan penelitian air tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika. 18. Izin pengambilan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dan pemanfaatan air tanah. 19. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dan pemanfaatan air tanah. 20. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam. 21. Pengawetan air tanah adalah kegiatan menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya. 22. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 23. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula. 24. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhastinya dan berdaya guna. 25. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor, dan bangunan penarikan, atau dengan cara lainnya. 26. Badan usaha perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Setiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan izin pengusahaan air tanah berakhir apabila : a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; b. izin dikembalikan oleh pemegang izin dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Dinas; c. izin dicabut. (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : a. izin diperoleh secara tidak sah; b. pemegang izin melanggar aturan ketentuan-ketentuan dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tertuang dalam surat izin; c. pengambilan milik pihak yang ditetapkan dalam surat izin; d. kegiatan pengambilan air tanah tersebut bertentangan dengan asas kepentingan, kepentingan umum, kondisi hidrologi tidak memungkinkan lagi untuk pengambilan air tanah dan pelestarian lingkungan; e. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya; f. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri; g. izin dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari Dinas. (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya. (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin. (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan pengambilan air tanah. (6) Pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur. (7) Izin dapat dihentikan sementara dalam hal : a. terjadinya penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis perizinan; b. timbulnya dampak-dampak negatif yang cenderung mengganggu kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. (8) Berakhirnya izin dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.