Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PERDA Nomor 8 Tahun 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Karangasem. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas pelayanan pasar. Pelayanan Pasar adalah Penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa Pelataran, Los, Toko / Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasar adalah tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik sebagian atau seluruhnya. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 12. 13. 14. 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan Pasar. Pasal 3 (1) (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, toko / kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

Pasal 21

BAB XII

Pasal 22

BAB XIII

Pasal 23

BAB XIV

Pasal 24

BAB XV

Pasal 25

Pasal 26