Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

PERDA Nomor 12 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim aksud dengan: 1. D aerah adalah K abupaten Karanganyar. 2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 3. Pem erintah D aerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara Pem erintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pem erintahan yang m enjadi kewenangan daerah otonom. 4. Investasi adalah penem patan sejum lah dana d a n /a ta u barang dalam jangka panjang u n tu k investasi pembelian su rat berharga dan investasi langsung, yang m am pu m engem balikan nilai pokok ditam bah dengan m anfaat ekonomi, sosial, d a n /a ta u m anfaat lainnya dalam jangka w aktu tertentu. 5. Investasi Pem erintah D aerah adalah penem patan sejum lah dana d a n /a ta u barang milik Daerah oleh Pem erintah D aerah dalam jangka panjang u n tu k Investasi pembelian su rat berharga dan Investasi langsung, yang m am pu m engem balikan nilai pokok ditam bah dengan m anfaat ekonomi, sosial, d a n /a ta u m anfaat lainnya dalam jangka w aktu tertentu. 6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal d a n /a ta u pem berian pinjam an oleh Pem erintah D aerah un tu k membiayai kegiatan usaha. 7. S urat Berharga adalah saham dan su rat utang. 8. Pem berian Pinjam an adalah bentuk Investasi Pem erintah D aerah pada badan usaha, pem erintah, pem erintah daerah lainnya, badan layanan um um D aerah milik pem erintah daerah lainnya dan m asyarakat dengan hak memperoleh pengem balian berupa pokok pinjam an. 9. Perencanaan Investasi Pem erintah D aerah adalah usulan rencana Investasi oleh Pem erintah D aerah setiap tahun u n tu k pelaksanaan Investasi tah u n anggaran berikutnya. 10. R encana Kegiatan Investasi adalah dokum en perencanaan tahunan yang bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja D aerah yang berisi kegiatan Investasi dan anggaran yang diperlukan u n tu k tah u n anggaran berikutnya. 11. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pem erintah D aerah m engenai pelaksanaan Investasi Pem erintah Daerah. 12. Divestasi adalah penjualan S urat Berharga d a n /a ta u kepem ilikan Pem erintah D aerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. 13. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka Investasi S urat Berharga dan Investasi Langsung an tara Pem erintah D aerah dengan Pem erintah Daerah lainnya, badan u sah a dan m asyarakat. 14. Badan U saha Milik D aerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pem erintah Daerah. 15. Badan U saha adalah badan u sah a sw asta berbentuk perseroan terbatas, badan u sa h a milik negara, BUMD dan koperasi. 16. B arang Milik D aerah adalah sem ua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja D aerah atau perolehan lainnya yang sah. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pem erintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersam a oleh Pem erintah D aerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 27

BAB Keenam

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32