Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor …

Pasal 7

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD. (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang teknis tertentu Perangkat Daerah induknya. 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pasal 9

Koreksi

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. 7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Koreksi

(1) Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. (2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah, dan bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Otonomi dan pertanggungjawaban direktur rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Kepala UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dijabat oleh dokter atau dokter gigi. (2) Kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD, inspektur daerah, asisten sekretaris daerah, kepala dinas daerah, kepala badan daerah, staf ahli bupati, kepala pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, dan sekretaris kecamatan, sekretaris pelaksana pada Badan Penanggulan Bencana Daerah, Direktur rumah sakit umum daerah kelas D, kepala bagian pada direktur rumah sakit daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, Rumah sakit khusus daerah kelas A, kelas B dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas C merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. (5) Lurah, Kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas, dan badan daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Umum Daerah Kelas B, Kelas C dan Kelas D, dan kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Khusus Daerah Kelas A, dan Kelas B merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan, dan Kepala Seksi dan kasubbag pada rumah sakit khusus kelas C merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas. (7) Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan diijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat diijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Koreksi

(1) Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, dapat dilakukan penyesuaian jabatan dengan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional. (2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

dihapus 13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkkan Peraturan Daerah ini. 14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Koreksi

(1) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 jabatan struktural, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. (2) Penyusunan anggaran berdasarkan susunan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengisian personil untuk Perangkat Daerah baru diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Bupati. (4) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan atau Perangkat Daerah Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (5) Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. 15. Ketentuan Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Koreksi

Dihapus. 16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 17 Desember 2021 BUPATI KARAWANG, CELLICA NURRACHADIANA Diundangkan di Karawang pada tanggal 17 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG, ACEP JAMHURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021 NOMOR 11 . NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT (15/258/2021).

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

BAB III

Pasal 7

BAB III

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 14A

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal II