Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat

PERDA Nomor 12 Tahun 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Karawang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas adalah Dinas dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan in bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 7. kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik. 8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda kewenangan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh INDONESIA setelah lulus uji Kompetensi. 9. Sertifikat Profesi adalah surat tanda kewenangan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. 10. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lubang menggunakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi di wilayah kerjanya. 12. Penerima pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 13. Pelayanan Pengaduan adalah pelayanan yang disediakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka pengumpulan informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau prosedur pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan. 15. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. 16. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. 17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 18. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang diperoleh setiap warga negara. 19. Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut SPM Puskesmas adalah tolok ukur kinerja penyelenggarakan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah. 20. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 21. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat. 22. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB Kesatu

Pengertian

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26