Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penamaan Jalan, Fasilitas Umum Dan Penomoran Bangunan Gedung

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kareway. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 11. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 12. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. 13. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki oleh dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus. 15. Nomor Bangunan Gedung adalah suatu tanda yang dibuat sesuai dengan ketentuan dengan ukuran tertentu yang diatasnya ditulis angka dan huruf sebagai identitas bangunan gedung. 16. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penamaan Jalan, Fasilitas Umum Dan Penomoran Bangunan Gedung

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

Pasal 34