Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang

PERDA Nomor 6 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Karawang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaauran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 7. Perusahaan Umum Agro Persada Karawang yang selanjutnya disebut Perumda Agro Persada Karawang adalah BUMD yang seluruhnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham. 8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Agro Persada Karawang yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Agro Persada Karawang yang memegang kewenangan untuk terdiri dalam Perumda Agro Persada Karawang dan memegang segala kewenangan yang diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Agro Persada Karawang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan Perumda Agro Persada Karawang. 10. Direksi adalah organ Perumda Agro Persada Karawang yang bertanggung jawab atas perusahaan Perumda Agro Persada Karawang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Agro Persada Karawang serta mewakili Perumda Agro Persada Karawang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjadi sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. 12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati. 14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. 15. Bakal Caloon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 16. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM. 19. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 20. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. 21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Agro Persada Karawang. 22. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggara aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 23. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 24. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyetahan Perumda Agro Persada Karawang sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Agro Persada Karawang guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Agro Karawang. 25. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan antara perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 26. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 27. Koperasi adalah badan usaha yang berperan sebagai wadah bagi orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 28. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. 29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. 30. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 31. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 32. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri. 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang disesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang, yang selanjutnya disingkat Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 3

Koreksi

(1) Perumda ini diberi nama Perusahaan Umum Daerah urusan Agro Persada Karawang yang disingkat menjadi Perumda Agro Persada Karawang. (2) Logo Perumda Agro Persada Karawang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Perumda Agro Persada Karawang berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Daerah. (2) Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang pelayanan di wilayah Daerah atau di luar wilayah Daerah di seluruh wilayah INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: a. mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perumda Agro Persada Karawang; b. dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perumda Agro Persando Karawang; dan c. mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mendukung kebijakan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perumda Agro Persada Karawang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; c. mendukung penyelenggaraan kemanfaatan umum dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi Daerah di berbagai sektor kegiatan usaha di bidang agribisnis; dan d. mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui perolehan laba dan/atau keuntungan dari hasil pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang.

BAB V

MODAL

Pasal 9

Koreksi

(1) Sumber modal Perumda Agro Persada Karawang terdiri atas: a. Penyertaan Modal Daerah; b. Pinjaman; c. Hibah; dan d. Sumber modal lainnya. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. Konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kapitalisasi cadangan; dan/atau b. keuntungan revaluasi aset. (6) Sumber modal Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Modal Perumda Agro Persada Karawang yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Agro Persada Karawang.

Pasal 11

(1) Modal dasar Perumda Agro Persada Karawang ditetapkan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah). (2) Modal dasar Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah. (3) Modal dasar Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (4) Perubahan besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

(1) Modal disetor dilakukan dalam rangka pemenuhan modal dasar Perumda Agro Persada Karawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Modal Disetor untuk pertama kali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (3) Modal Disetor untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. uang tunai sebagai modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan b. peralatan aset bergerak atau tidak bergerak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (4) Pemenuhan modal dasar Perumda Agro Persada Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah. (5) Dalam hal modal disetor belum memenuhi modal dasar Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atas persetujuan DPRD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengurusan Perumda Agro Persada Karawang dilakukan oleh organ Perumda Agro Persada Karawang. (2) Organ Perumda Agro Persada Karawang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.

Pasal 14

Koreksi

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 15

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Agro Persada Karawang. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan RKA Perumda Agro Persada Karawang; dan c. rapat luar biasa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Bupati memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang. (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilanalihan, dan pembubaran BUMD; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Agro Persada Karawang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan: a. target kinerja Perumda Agro Persada Karawang; b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan Perumda Agro Persada Karawang. (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Agro Persada Karawang, apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Agro Persada Karawang; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Agro Persada Karawang secara melawan hukum.

Pasal 18

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Agro Persada Karawang, kecuali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB Kedua

KPM

Pasal 16

Koreksi

(1) Bupati memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang. (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilanalihan, dan pembubaran BUMD; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Agro Persada Karawang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan: a. target kinerja Perumda Agro Persada Karawang; b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan Perumda Agro Persada Karawang. (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Agro Persada Karawang, apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Agro Persada Karawang; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Agro Persada Karawang secara melawan hukum.

Pasal 18

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Agro Persada Karawang, kecuali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB 7

Pengangkatan Kembali

Pasal 27

Koreksi

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (2) Dalam hal anggota Dewan pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani kontak kinerja. (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Agro Persada Karawang; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan/pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang. (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan c. dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Agro Pers Persada Karawang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dewan Pengawas memiliki wewenang: a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Agro Persada Karawang; b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan; c. mewakili Perumda Agro Persada Karawang dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agro Persada Karawang; d. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Agro Persada Karawang apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi; e. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantuk pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan; f. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern; g. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas; h. dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas; i. memerlukan persetujuan mengenai Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Direksi; j. menandatangani Rencana Bisnis, RKA serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan k. melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas memiliki kewajiban: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; b. membuat dan memelihara risalah rapat; c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan dan usaha Perumda Agro Persada Karawang; dan d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

BAB 8

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 28

Koreksi

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Agro Persada Karawang; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan/pengelolaan Perumda Agro Persada Karawang. (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan c. dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Agro Pers Persada Karawang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dewan Pengawas memiliki wewenang: a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Agro Persada Karawang; b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan; c. mewakili Perumda Agro Persada Karawang dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agro Persada Karawang; d. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Agro Persada Karawang apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi; e. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantuk pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan; f. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern; g. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas; h. dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas; i. memerlukan persetujuan mengenai Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Direksi; j. menandatangani Rencana Bisnis, RKA serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan k. melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas memiliki kewajiban: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; b. membuat dan memelihara risalah rapat; c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan dan usaha Perumda Agro Persada Karawang; dan d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 6

Pasal 26

Pasal 27

BAB 7

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 8