Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PERDA Nomor 9 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Karawang 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 17. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 19. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 21. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan. 22. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu. 23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 24. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. 25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah. 26. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah telahaan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatannya yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 30. Sistem Informasi Menejemen Bangunan Gedung yang selanjutnya di singkat SIMBG adalah sisstem elektorik berbasis Web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung , SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran dan Pendataan Bangunan gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 27

Perizinan Berusaha Sektor Dan Kemudahan Persyaratan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pasal 43

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP. (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan aparatur sipil negara di kecamatan.

Pasal 44

(1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai yang ditetapkan. (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis. (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 45

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan selain tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 2

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 6

Koreksi

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan KBLI tertentu belum dapat melaksanakan kegiatan usahanya apabila belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berlaku juga sebagai: a. Standar Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 7

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha. (7) Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Pelaku Usaha: a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

BAB 3

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi: a. NIB; dan b. Izin. (2) Sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memiliki Izin sebagai bentuk persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Perangkat Daerah Terkait menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan/atau Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, untuk Perizinan Berusaha berdasarkan analisis tingkat Risiko yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS termasuk dalam bidang usaha yang harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR. (3) Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha. (4) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 12

(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan b. kegiatan berusaha untuk UMK. (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 13

(1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan c. penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan: a. koordinat lokasi; b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang; c. informasi penguasaan tanah; d. informasi jenis usaha; e. rencana jumlah lantai bangunan; dan f. rencana luas lantai bangunan.

Pasal 14

(1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang. (2) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan c. penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menyertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat paling sedikit: a. koordinat lokasi; b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang; c. informasi penguasaan tanah; d. informasi jenis usaha; e. rencana jumlah lantai bangunan; f. rencana luas lantai bangunan; dan g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

Pasal 15

(1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai RTR. (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pelaku Usaha yang termasuk non-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha yang kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha. (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL- UPL. (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha. (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 18

Setiap rencana usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL.

Pasal 19

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. (3) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas: a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempenqaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara: dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Pasal 20

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL- UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting; b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban Amdal.

Pasal 21

SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Persetujuan Lingkungan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Setiap rencana usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diajukan oleh Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. (2) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung. (3) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: a. konsultasi perencanaan; dan b. penerbitan. (4) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memeriksa dan menyetujui dokumen rencana teknis. (5) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. pendaftaran; b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis. (6) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya. (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG. (8) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan informasi: a. data Pemohon atau Pemilik; b. data Bangunan Gedung; dan c. dokumen rencana teknis.

Pasal 24

(1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: a. penetapan nilai retribusi Daerah; b. pembayaran retribusi Daerah; dan c. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. (2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Bangunan Gedung. (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pemilik wajib memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB 4

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

(1) SLF sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan. (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dokumen SLF; b. lampiran dokumen SLF; dan c. label SLF.

Pasal 26

(1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu. (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret; dan b. 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya. (3) Perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi. (4) Kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kesesuaian kondisi lapangan, dan/atau gambar Bangunan Gedung terbangun (as built drawings) terhadap SLF terakhir serta Standar Teknis.

BAB 1

Umum

Pasal 28

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP. (2) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan pelayanan Perizinan oleh PTSP meliputi: a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; b. penerbitan dokumen izin; c. penyerahan dokumen izin; dan d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin. (3) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 29

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, wajib menggunakan Sistem OSS. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. (4) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambilalih oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha. (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan mobil layanan Perizinan Berusaha keliling dan/atau sarana lainnya.

Pasal 32

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a juga dilakukan apabila terjadi gangguan teknis OSS: a. belum tersedia; atau b. terjadi gangguan teknis. (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (3) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 33

(1) Bagi Pelaku Usaha di desa yang belum memiliki aksesibilitas internet yang memadai, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha melalui mobil layanan Perizinan Berusaha keliling. (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sistem OSS dengan layanan berbantuan oleh petugas layanan mobil layanan Perizinan Berusaha keliling dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli Daerah, Bupati mengajukan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan insentif anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. (3) Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pengaduan disalurkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan standar pelayanan. (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah Terkait melalui Sistem OSS. (6) Dalam hal pengaduan masyarakat tidak dilakukan melalui sistem OSS, DPMPTSP tetap untuk menerima dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 36

(1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan layanan secara manual dan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Sarana pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir dan kotak pengaduan.

BAB 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 38

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: a. profil kelembagaan; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan c. penilaian kinerja PTSP. (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keenam

Sarana dan Prasarana

Pasal 42

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. kantor depan; b. kantor belakang; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung. (3) Kantor depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, minimal terdiri dari: a. ruang/tempat layanan berbantuan Sistem OSS; b. loket penerimaan; c. loket penyerahan; d. loket pembayaran; e. ruang/tempat layanan informasi; f. ruang/tempat layanan pengaduan; dan g. ruang layanan konsultasi. (4) Kantor belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, minimal terdiri dari: a. ruang rapat; dan b. ruang pemrosesan. (5) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, minimal terdiri dari: a. ruang tunggu; b. ruang laktasi/menyusui; c. ruang difabel dan manula; d. ruang bermain anak; e. ruang arsip dan perpustakaan; f. toilet/kamar mandi; g. tempat ibadah; h. tempat parkir; dan i. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman. (6) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri dari: a. seragam pelayanan; b. formulir; c. telepon dan mesin faksimile; d. perangkat komputer, printer, dan scanner; e. mesin antrian; f. alat pengukur kepuasan layanan; g. kotak pengaduan; h. mesin foto kopi; i. kamera pengawas (CCTV); j. koneksi internet; k. laman/website dan email; l. alat penyedia daya listrik atau uniterruptible power supply; m. alat pemadam kebakaran ringan; n. pendingin ruangan; o. televisi; p. brosur; q. banner; r. petunjuk arah lokasi; dan s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. (7) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, minimal meliputi: a. koneksi internet; b. aplikasi layanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan (tracking sytem) online dan offline, sms gateway, dan arsip digital; c. pusat data dan server aplikasi; d. telepon pintar (smartphone); dan e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. (8) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah Terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 46

Koreksi

(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui Sistem OSS, terdiri dari: a. subsistem pelayanan informasi; b. subsistem Perizinan Berusaha; dan c. subsistem Pengawasan. (2) Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan Sistem OSS.

Pasal 47

Koreksi

Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses, diantaranya memuat: a. KBLI berdasarkan tingkat risiko; b. RTR; c. ketentuan persyaratan penanaman modal; d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin; e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; f. ketentuan insentif dan fasillitas penanaman modal; g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan; h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ); i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Pasal 48

(1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b. (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha: a. pendaftaran akun/hak akses; b. Risiko rendah berupa NIB; c. Risiko menengah rendah terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar. d. Risiko menengah tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar. e. Risiko tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Izin. (3) Subsistem Perizinan Berusaha di Daerah diakses menggunakan hak akses oleh: a. Pelaku Usaha; dan b. DPMPTSP. (4) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk: a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan; b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; c. menyampaikan pengaduan; dan/atau d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha. (5) Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses untuk: a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. (6) Kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam rangka pelaksanaan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat memberikan hak akses turunan dan kebutuhan yang diperlukan kepada Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 49

Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mulai dari pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan; b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha; c. perangkat kerja Pengawasan; d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan f. pembinaan dan sanksi. (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS; b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan; c. surat pemberitahuan kunjungan; d. berita acara pemeriksaan; e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan. (4) Subsistem Pengawasan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh: a. Pelaku Usaha; dan b. DPMPTSP.

Pasal 51

(1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. pelaku usaha melakukan pelanggaran usaha yang tidak sesuai dengan NIB; b. pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan terkait perundang-undangan terkait perizinan berusaha; c. disetujuinya permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB; d. pembubaran badan usaha; atau e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh kementerian/lembaga, Dinas atas hasil pemeriksaan kemudian (post-audit), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS. (4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan. (5) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi kepada Lembaga OSS. (6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum atau lembaga peradilan. (7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) atau surat/keterangan/informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan keputusan pencabutan NIB.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 27

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29