Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Pencegahan dan Penanganan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat.

Pencegahan dan Penanganan Stunting bertujuan untuk: a. meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah Stunting; b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan c. memperkuat kolaborasi antaraktor dan antarsektor dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. cakupan dan sasaran; b. strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting; c. penyelenggaraan; d. pemantauan dan evaluasi; e. pembiayaan; dan f. pembinaan dan pengawasan.

(1) Cakupan Pencegahan dan Penanganan Stunting terdiri atas: a. Intervensi Spesifik; dan b. Intervensi Sensitif. (2) Sasaran untuk cakupan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. remaja; b. calon pengantin; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; dan e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. (3) Sasaran untuk cakupan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum.

(1) Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpijak pada 5 (lima) pilar meliputi: a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah dan Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. peningkatan komitmen Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan b. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa. (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan; b. penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan c. penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting. (3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui: a. pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi; dan b. pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga. (4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan b. peningkatan kualitas fortifikasi pangan. (5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui: a. penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Pencegahan dan Penanganan Stunting; b. pengembangan sistem data dan informasi terpadu; c. penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan d. pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan.

(1) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dituangkan dalam rencana aksi Daerah. (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting; b. sosialisasi dan penyuluhan; c. pendampingan keluarga berisiko Stunting; d. pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur; e. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan f. audit kasus Stunting. (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. (2) Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Stunting, Pemerintah Daerah melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b. peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (3) Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting. (4) Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk: a. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi guna penentuan intervensi dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting; b. merencanakan sasaran dan prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting; c. melaksanakan pemetaan peran dan koordinasi lintas sektor dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting; d. melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting secara berkelanjutan; e. melakukan monitoring dan evaluasi program Pencegahan dan Penanganan Stunting; f. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan g. memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan organisasi yang berkontribusi signifikan dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan susunan keanggotaaan Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Peran Pemerintah Desa

(1) Pemerintah Desa mendukung Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. (2) Peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengoordinasikan dan melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Stunting di tingkat Desa; b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Stunting.

(1) Setiap individu, kelompok, dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan/atau dana.

(1) Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting dapat dilakukan penetapan sasaran wilayah intervensi. (2) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada: a. angka prevalensi kejadian Stunting; b. efisiensi sumber daya; c. efektivitas percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting; d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan e. potensi sebagai dasar perluasan. (3) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan. (4) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan sasaran wilayah intervensi diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. (2) Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Stunting, Pemerintah Daerah melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b. peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (3) Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting. (4) Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk: a. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi guna penentuan intervensi dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting; b. merencanakan sasaran dan prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting; c. melaksanakan pemetaan peran dan koordinasi lintas sektor dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting; d. melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting secara berkelanjutan; e. melakukan monitoring dan evaluasi program Pencegahan dan Penanganan Stunting; f. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan g. memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan organisasi yang berkontribusi signifikan dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan susunan keanggotaaan Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Peran Pemerintah Desa

(1) Pemerintah Desa mendukung Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. (2) Peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengoordinasikan dan melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Stunting di tingkat Desa; b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Stunting.

(1) Setiap individu, kelompok, dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan/atau dana.

(1) Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting dapat dilakukan penetapan sasaran wilayah intervensi. (2) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada: a. angka prevalensi kejadian Stunting; b. efisiensi sumber daya; c. efektivitas percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting; d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan e. potensi sebagai dasar perluasan. (3) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan. (4) Penetapan sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan sasaran wilayah intervensi diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting. (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting; b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting; c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Pencegahan dan Penanganan Stunting; d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting diatur dalam Peraturan Bupati.

Pembiayaan Pencegahan dan Penanganan Stunting bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah sebelum adanya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan 31 Desember 2024.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 29 Februari 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 29 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (4-35/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006