Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

PERDA Nomor 1 Tahun 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulaan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. 11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulayaan Sangihe. 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e ditambah 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A. b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C. c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. Dinas Sosial Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7. Dinas Tenaga Kerja Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta bidang energi sumber daya mineral; 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlloindungan anak; 9. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 10. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 14. Dinas Perhubungan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik; 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 18. Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 19. Dinas Pariwisata Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 21. Dinas Perikanan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; 22. Dinas Pertanian Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan. e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pendapatan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A yang melaksanakan tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 15A

Pasal II