Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten kubu Raya Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 87

Koreksi

(1) Dasar pengenaan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. (3) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan pada penggantian pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. (4a) Terhadap objek pajak yang lokasinya belum dilakukan pemutakhiran NJOP, besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (4a) Terhadap objek pajak yang lokasinya telah dilakukan pemutakhiran NJOP, besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan sedarah alam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 6. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Koreksi

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan 3) jika kewajiban yang timbul SPTPD telah dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPKDBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 8. Diantara Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) yakni ayat (2a) dan antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten kubu Raya Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Pasal I

Pasal 12

Pasal I

Pasal 12

Pasal 31

Pasal 47

Pasal 79

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 94

Pasal 98

Pasal 98A

Pasal 100

Pasal II