Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA

PERDA Nomor 20 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubudu Raya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 8. Partai Politik adalah organisasi partai politik yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya. 9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. 10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggungjawab dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. 11. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai politik tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan munas/kongres/muktamlar atau sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 12. Dewan Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik. 13. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi adalah tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Kubu Raya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 22-12-2010 BUPATI KUBU RAYA, MUDA MAHENDRAWAN LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 20 TAHUN 2010 TANGGAL : 22 -12 - 2010 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPETTEN KUBU RAYA FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ...... Pada hari ini .......................... tanggal ............... bulan ............... tahun ................... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati ......................... Nomor ......................... Tahun ......................... telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ......................... yang diajukan oleh DPC. Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ......................... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun ......................... Sebanyak ......................... suara sah X Rp ......................... - Rp ......................... - Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 1. Ketua ( ......................... ) 2. Sekretaris ( ......................... ) 3. Anggota ( ......................... ) 4. Anggota ( ......................... ) 5. Anggota ( ......................... ) 6. Anggota ( ......................... ) 7. Anggota ( ......................... ) Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal: 22/12/2010 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA HUSEIN SYALIK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 NOMOR 20 BUPATI KUBU RAYA, MUDA MAHENDRAWAN LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 20 TAHUN 2010 TANGGAL : 22 -12- 2010 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA FORMAT BERITA ACARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Nomor : Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun ............. yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Bupati Kubu Raya atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama 2. Ketua Umum dan Bendahara DPC ........................................ Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ............... kepada DPC ......................... sejumlah Rp ........................... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Umum Daerah ........................... melalui ......................................... Rekening Bank Partai Politik Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Umum Daerah .................... diterima oleh DPC .................... Partai Politik ............................. yang bersangkutan. .............................................. .............................................. Pihak Kedua, Pihak Pertama, DPC ........................ An. Bupati Kubu Raya (....................................) (....................................) Bendahara, (....................................) BUPATI KUBU RAYA, MUDA MAHENDRAWAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 20 TAHUN 2010 TANGGAL : 22 - 12 - 2010 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK......... TAHUN ANGGARAN......... Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal .......... bulan .......... tahun .......... (terlampir) sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17