Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Kubu Raya

PERDA Nomor 5 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan: a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu), dan b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).

Pasal 11

Untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menguasai manajemen PDAM; b. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; c. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada waktu pertama kali diangkat; d. tidak menjadi pengurus partai politik; e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas yang lain dan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan f. tidak pernah terlibat dalam penggunaan Narkoba dan zat aditif berbahaya lainnya.

Pasal 12

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua dapat dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan PDAM setiap tahun.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; b. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan), rencana bisnis dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati; c. memeriksa dan menandatangani laporan keuangan; d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi PDAM; e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM; f. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; dan g. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pengembangan usaha dan pengelolaan PDAM.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direksi tentang pengembangan dan pengelolaan PDAM; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 16

(1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama. (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama. (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 17

(1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas mendapat bagian dari jasa produksi secara proporsional yang diberikan setiap tahun. (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan besarnya sebagaimana dimaksud Pasal 16 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian apabila telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; atau b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas; f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; g. melakukan tindakan akan bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; atau h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk MENETAPKAN akan bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. (3) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB Keempat

Pemberhentian

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; atau b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas; f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; g. melakukan tindakan akan bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; atau h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk MENETAPKAN akan bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. (3) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 22

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan mulai dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu). (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM. (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (4) Pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 24

Untuk diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pendidikan minimal Sarjana (S1); b. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun maksimal 50 (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM, dan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun maksimal 55 (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM; c. memiliki pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM dan 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik; d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM; f. bersedia bekerja penuh waktu; g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati; h. tidak terbit dari penggunaan Narkoba dan zat aditif berbahaya lainnya; i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan/atau Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus ataupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan j. tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA dan pengurus partai Politik.

Pasal 25

(1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 26

(1) Direksi dilarang memangkuk jabatan rangkap, yakni: a. jabatan struktural atau fungsional dari instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; b. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM; dan/atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi serta pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya; b. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya; c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; d. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan Bupati dan diusulkan Lewat Dewan Pengawas; e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Raya termasuk laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, dan g. membina pegawai PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya; b. MENETAPKAN susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati; c. mengangkat dan memandatkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi; d. mewakili PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya baik di dalam maupun di luar pengadilan, e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya; f. menandatangani laporan keuangan; g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan h. melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dengan Dewan Pengawas.

Pasal 29

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

(1) Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang diberikan pada akhir masa jabatan dan besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lama menjabat budaya bertugas dibagi masa jabatan diakali penghasilan bulan terakhir. (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 32

(1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti diluar tanggungan PDAM. (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Direksi yang menjalankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tetap diberikan penghasilan penuh. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Direksi berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; atau b. meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; f. tidak dapat melaksanakan tugas (termasuk sakit perman);dan g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk MENETAPKAN bahwa yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 35

(1) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Apabila Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya. (3) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 36

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB Kesatu

Pengangkatan

Pasal 22

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan mulai dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu). (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM. (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (4) Pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 24

Untuk diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pendidikan minimal Sarjana (S1); b. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun maksimal 50 (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM, dan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun maksimal 55 (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM; c. memiliki pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM dan 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik; d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM; f. bersedia bekerja penuh waktu; g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati; h. tidak terbit dari penggunaan Narkoba dan zat aditif berbahaya lainnya; i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan/atau Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus ataupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan j. tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA dan pengurus partai Politik.

Pasal 25

(1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 26

(1) Direksi dilarang memangkuk jabatan rangkap, yakni: a. jabatan struktural atau fungsional dari instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; b. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM; dan/atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

BAB Kelima

Pemberhentian

Pasal 33

(1) Direksi berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; atau b. meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; f. tidak dapat melaksanakan tugas (termasuk sakit perman);dan g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk MENETAPKAN bahwa yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 35

(1) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Apabila Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya. (3) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XIII

LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 43

(1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM, yang terdiri dari: a. laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas; b. laporan triwulan, terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan c. laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku untuk mendapat pengesahan Bupati. (3) Bupati mengesahkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima. (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, Bupati belum memberikan pengesahan atau penyampaian keberatan tertulis, laporan tahunan dianggap telah disahkan. (5) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

Pasal 44

(1) Laba bersih hasil usaha PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut: a. setor ke Kas Daerah sebanyak 45% (lima puluh lima persentetan); b. cadangan umum sebanyak 25% (lima belas persentatus); c. dana sosial dan pendidikan 10% (sepuluh persentatus); d. jasa produksi sebanyak 10% (sepuluh persentatus); dan e. sumbangan dana pensiun dan pesangon sebanyak 10% (sepuluh persentatus). (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila telah tercapai tujuannya dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati. (3) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba ke Kas Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar. (4) Dalam hal modal dasar telah dipenuhi tetapi cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% (delapan puluh persentatus), maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyetorkan laba sebagai penyertaan modal kepada PDAM sebesar 50% (lima puluh persentatus) dari setoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.