Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya

PERDA Nomor 5 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksana Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggung jawab dalam Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya. 6. Pelaksana Kegiatan Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana Kegiatan tahun jamak (Multi years Contract) Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya. 7. Kegiatan tahun jamak (Multi years Contract) adalah kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Kontrak Tahun Jamak (Multi years Contract) yang waktunya pelaksanaan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 8. Penyedia Barang/Jasa Pemborongan adalah Badan Usaha yang Kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa Pemborongan. 9. Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi yang selanjutnya disebut Konsultan MK adalah Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultasi dalam manajemen konstruksi. 10. Penyedia Jasa Konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan gedung. 11. Jasa Pemborongan adalah Layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya atau pekerjaan lainnya yang perencanaan teknis dan pelaksanaannya ditetapkan dan/atau diawasi oleh pengguna jasa. 12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak antara perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

Pasal 15