perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten kubu Raya Nomor…

Pasal 82A

(1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. 17. Diantara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Pasal 92

Koreksi

(1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil; pada: a. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengoordinasikan urusan administrasi kependudukan; dan b. Instansi Pelaksana. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. 19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f Pasal 99 diubah, diantaranya huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, diantaranya huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, serta huruf g di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Koreksi

(1) Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana telah diatur dalam UNDANG-UNDANG. (2)Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelanggaran mengenai: a. Pindah datang orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); b. Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA bagi penduduk WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); c. Pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA bagi orang asing yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal terbatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); e. Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); f. Pindah datang ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat pindah ke luar negeri dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); g. Perubahan susunan Keluarga dalam KK yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA; h. dihapus i. Perubahan elemen data dalam KK (meliputi : Nama, Jenis Kelamin, Tempat lahir, Tanggal lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Status hubungan dalam keluarga, Kewarganegaraan, Nama Orang Tua) bagi WNI yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI dan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); j. Laporan Kartu keterangan bertempat tinggal yang melampaui batas waktu surat keterangan kependudukan lainnya sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA. 20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Koreksi

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) yang berperginya tidak membawa KTP-el dikenakan dengan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). 21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf f, huruf i, huruf k, huruf o, huruf p, huruf r dan huruf s Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Koreksi

(1) Setiap pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai dengan sebagaimana telah diatur dalam UNDANG-UNDANG. (2) Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelaporan mengenai: a. Kelahiran yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenakan dengan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi WNA; b. Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke INDONESIA dikenakan dengan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); c. Lahir mati diwilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke INDONESIA dikenakan dengan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA; d. Perkawinan dalam kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan dengan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA; e. Perkawinan luar kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan dengan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA; f. Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke INDONESIA dikenakan dengan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) bagi WNA; g. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan dengan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA; h. Perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (dua ribu ribu rupiah) bagi WNA; i. Perceraian bagi WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke INDONESIA dikenakan dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) bagi WNA; j. Pembatalan perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan dengan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA; k. kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari bagi WNI dikenakan dengan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- tiga puluh ribu rupiah) bagi WNA; l. Pengangkatan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan dikenakan dengan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNA; m. Pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke INDONESIA dikenakan dengan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); n. Pengakuan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan dengan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA; o. Pengesahan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari ayah sejak dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dikenakan dengan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi WNA; p. Perubahan Nama yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dikenakan dengan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA; q. Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji serta alih pejabat berkenaan dengan adekar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); r. Pembatalan Akta yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dikenakan dengan denda sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) bagi WNA; dan s. Peristiwa Penting lainnya atas permintaan penduduk yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diperolehnya hukum tetap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan dengan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 22. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Koreksi

Setiap orang yang pemerintahan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). 23. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Koreksi

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan/atau Pasal 92 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). 24. Diantara Pasal 109B dan Pasal 110 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 109A dan Pasal 109B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

Koreksi

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 109B

Koreksi

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 25. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 110A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

Koreksi

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 26. Ketentuan ayat (1) Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Koreksi

(1) Tind pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 111 adalah tind pidana administrasi kependudukan. (2) Dalam hal terjadi suatu pelanggaran atau atau tind pidana yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27. Ketentuan ayat (2) Pasal 113 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Koreksi

(1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini. (2) Dihapus. 28. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: 1. Instansi penyelenggara wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi penyelenggara mengakses data kependudukan dari Menteri; 2. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup; 3. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggarakan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el"; dan 4. Semua kalimat "wajib dilaporkan kepada Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggarakan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili".

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 30 Juli 2015 BUPATI KUBU RAYA, RUSMAN ALI Diundangkan di Sungai Raya Pada tanggal 30 Juli 2015 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NURSYAM IBRAHIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015 NOMOR.......... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA INSTANSI PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2015)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan

BAB Keempat

Pasal 82A

Pasal 89A

BAB Keempat

Pasal 82A

Pasal 89A

Pasal 92

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 109A

Pasal 109B

Pasal 110A

Pasal 112

Pasal 113

Pasal 114

Pasal II