Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2020 tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 2. Bupati adalah Bupati Lumajang 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005- 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023. 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2021, yang mempunyai sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Susunan dan Sistematik Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah. PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekda Asisten Kepala BAPPEDA Kabag. Hukum (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.