Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Satu Data Kabupaten Lumajang adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh pengguna data, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
8. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
9. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
16. Data rahasia adalah data atau informasi yang dikecualikan.
17. Forum Satu Data Kabupaten Lumajang adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar instansi di Kabupaten Lumajang mengenai penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lumajang.
18. Portal Satu Data Kabupaten Lumajang adalah media bagi- pakai data di Kabupaten Lumajang yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data.
20. Walidata adalah unit pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
21. Produsen Data adalah unit pada perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan.
22. Pengguna Data adalah instansi pusat, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di badan publik.
24. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
25. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
26. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
(1) Pengaturan Satu Data Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh produsen data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
(2) Pengaturan Satu Data Kabupaten Lumajang bertujuan untuk :
a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data; dan
d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
a. Standar Data;
b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Lumajang; dan
c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis data.
(2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit mencakup Data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
f. sosial;
g. tenaga kerja;
h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. pangan;
j. pertanahan;
k. lingkungan hidup;
l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o. perhubungan;
p. komunikasi dan informatika;
q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
r. penanaman modal;
s. kepemudaan dan olahraga;
t. statistik;
u. persandian;
v. kebudayaan;
w. perpustakaan;
x. kearsipan;
y. kelautan dan perikanan;
z. pariwisata;
aa. pertanian;
bb. kehutanan;
cc. energi dan sumber daya mineral;
dd. perdagangan;
ee. perindustrian;
ff.
transmigrasi;
gg. perencanaan;
hh.keuangan;
ii.
pendidikan dan pelatihan;
jj.
penelitian dan pengembangan; dan kk. pemerintahan.
(3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari:
a. kompilasi produk administrasi;
b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
c. observasi lapangan/monitoring;
d. penanganan kasus;
e. survei;
f. hasil sensus; dan
g. cara lainnya.
(4) Pengumpulan Data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaanya harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.
(5) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(6) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
(7) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
a. Data yang telah dikumpulkan;
b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.