Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 98) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan angka 25 dan angka 27 pada Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas: a. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Penilaian; 2. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Pengembangan Karakter; dan 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan. c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi: 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga. d. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi: 1. Seksi Peningkatan Kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan; 2. Seksi Pengelolaan Aneka Tunjangan dan Data Guru dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Penilaian, Pembinaan, dan Pelayanan Administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan. e. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan 3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 3. Ketentuan

Pasal 14

Koreksi

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Koreksi

(1) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; c. mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; d. melaksanakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; e. mengendalikan mutu Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; f. memfasilitasi bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. (2) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas: a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; c. mengumpulkan dan analisa data kebutuhan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; d. melaksanakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; e. mengendalikan mutu Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; f. memfasilitasi bantuan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. (3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas: a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana; b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana; c. mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pengembangan Sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana; d. melaksanakan Pengembangan Sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; e. mengendalikan mutu Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; f. memfasilitasi bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; g. menyalurkan bantuan sarana dan prasarana sekolah; h. mengendalikan pelaksanaan bantuan sarana prasarana sekolah; i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, penganggaran dan bantuan sarana prasarana sekolah; j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. 4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Koreksi

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pelantikan dan/atau pengukuhan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. Diundangkan di Lumajang pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 75 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kadin. Pendidikan Kabag. Organisasi Plt. Kabag. Hukum LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR : 75 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SEKSI PEMBINAAN KESISWAAN & PENGEMBANGAN KARAKTER SEKSI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENILAIAN UPT SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG SARANA PRASARANA PENDIDIKAN BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENDIDIKAN KELUARGA SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKSI PENILAIAN, PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKSI PENGELOLAAN ANEKA TUNJANGAN DAN DATA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKSI PENINGKATAN KOMPETENSI, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN PAUD, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN SARANA PRASARANA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 14

Pasal 14

Pasal 22A

Pasal II