Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu. 6. Instansi Teknis Terkait adalah Instansi atau unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan air tanah. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya. 9. Perseorangan adalah individu yang melakukan usaha pengelolaan di bidang air; 10. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah; 11. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandu di air dibawah permukaan tanah, termasuk air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. 12. Akuifer adalah lapisan pembawa air adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah jenis air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan mempunyai nilai ekonomi; 13. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batuan-batuan dimana semula kegiatan hidrogeologi proses pengimbuhan pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung; 14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alami melalui ada cekungan air tanah. 15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah. 16. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah atau melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penarupan atau dengan cara lainnya. 17. Pengelolaan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah; 18. Tekniknya adalah penyediaan teknis yang bersifat meningkat dalam pengembangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. 19. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperbanyak data dan informasi air tanah; 20. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia baik dalam kuantitasas maupun kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, pada waktu yang sekarang maupun waktu yang akan datang. 21. Perlindungan Air Tanah adalah kegiatan pemanduan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia atau alam. 22. Pemeliharaan Air Tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin ketersediaan fungsi air tanah; 23. Pengawetan Air Tanah adalah kegiatan pengawasan terhadap keadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungusnya. 24. Pemulihan Air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki air tanah agar memenuhi kondisi dan lingkungan air tanah agar tetap baik seperti semula. 25. Pengawasan Air Tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan teknis pengelolaan air tanah terhadap agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 26. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan bermaslahat bagi masyarakat. 27. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan. 28. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah. 29. Daya Rusak Air Tanah adalah daya air tanah yang dapat merugikan kehidupan. 30. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penarup lainnya untuk dimanfaatkankan airnya atau tujuan lain. 31. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang akan dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah. 32. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah. 33. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan. 34. Hak guna pakai air dan pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah. 35. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah. 36. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilatukannya dengan cara pengeboran dan kontraksi dengan pipa bergaris tinggi lebih dari dua inchi (≥5 cm). 37. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilatukannya dengan cara pengeboran dan kontraksi dengan pipa bergaris maksimum dua inchi (≤ 5 cm). 38. Sumur Pentai adalah sumur bor untuk menntamukan maka mudu dan muti air tanah dari lapisan bawa air (aquifer) tertentu. 39. Sumur Imbahan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan memasukan air kedalam lapisan bawa air (aquifer). 40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 41. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. 42. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisik, kimia, atau biologi kedalam air tanah dan/atau berubahnya tatanan air tanah atau keadaan air manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertinggi sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya; 43. Penurapan Mata Air Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamita air atau upaya memperngui pertemuan muka air, na penumpuan dan atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluan; 44. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan air tanah; 45. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan penggunaan air tanah yang berasal dari sumber bur, sumber pasak, sumber gali mata air; 46. Izin Pengeboran Air tanah adalah izin melakukan pengeboran, penurapan dan pengaliran air tanah. 47. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah diterima atau diakui oleh instansi yang wewenang; 48. Pembinan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengertian, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan agar pelaksanaan pengelolaan air tanah; 49. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengpentan dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan, ketersediaan air dan mutinya; 50. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan dibidang air tanah; 51. Zona Pengambilan Air tanah adalah wilayah pengambilan air tanah dikaitkan dengan daya dukung alamnya dan potensi ketersedian air tanah setempat; 52. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.